JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, tokoh Nahdatul Ulama (NU) Yenny Wahid menjelaskan panjang lebar soal konsep Sekolah Lima Hari tersebut.
Yenni menerangkan mulai makna Full Day School yang selama ini terjadi miskonsepsi, hingga aturan main Sekolah Lima Hari yang saat ini sedang digodok dalam draft Peraturan Presiden (Perpres).
Adapun pemahaman yang terjadi di masyarakat saat ini adalah siswa harus mengikuti pendidikan selama delapan jam sehari. Tak ayal, hal itu berbuah penolakan.
“Jika harus sekolah delapan jam, Pak Mendikbud sendiri mengakui siswa pasti bisa kelelahan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Dia mengatakan, persoalan waktu belajar delapan jam yang diributkan ternyata tak berlaku untuk siswa. Sebab, kebijakan tersebut berlaku untuk guru.
“Delapan jam itu untuk guru. Bagaimana kebijakan ini membantu guru agar bisa mendapatkan tunjangan profesi. Nah jadi banyak sekali kesalahpahaman yang beredar dan semoga bisa tuntas,” tuturnya.
Dia menyebut, kebijakan itu digulirkan lantaran selama ini guru-guru kurang memenuhi jam pelajaran sehingga tak bisa mendapatkan serifikasi dan tunjangan profesi. Dengan adanya Perpres itu, maka guru bisa mendapatkan tunjangan profesinya. Dalam hal ini kesejahteraan guru akan lebih terperhatikan.
“Guru juga diharapkan memperbanyak waktu untuk memperhatikan lagi murid-muridnya. Kalau 8 jam kan akan lebih baik porsi perhatian untuk anak. Pendidikan karakter jadi lebih baik. Guru bisa lebih paham anak ini baik ada masalah apa enggak atau kena pengaruh radikalisasi atau gimana deteksi kasus narkoba,” terangnya.
