PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -  Disdik  Pekanbaru bersama  Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) mengelar sosialisasi pengelolaan dana BOS menghadirkan pemateri dari  Kejari Pekanbaru,  12-13 Desember.

Kegitan dengan tema  “Jaksa Peduli Sekolah” dilaksanakan dua hari hari. Pertama dengan sekolah negeri dan kedua  sekolah swasta.  turut hadir  Plt Kepala  Disdik Pekanbaru Dr H Abdul Jamal MPd beserta staf, Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Lasargi Marel SH MH, Ketua K3S Pekanbaru Gimin SPdi beserta pengurus, K3S kecamatan,  Kepala SD swasta dan lainnya.

Ketua K3S Pekanbaru, Gimin SPdi mengatakan, kegiatan ini terlaksana  dari iuran  kepala sekolah dan pihak lain yang peduli pendidikan, bukan dari negara. Dia juga sempat memberikan pertanyaan   dengan keterbatasan BOS  Rp900.000.

Per anak, per tahun lebih dari  50 persen anggaran penggunaan dana BOS ini untuk tenaga honorer  (pendidik dan tenaga kependidikan),  karena itu, untuk operasional peningkatan mutu sekolah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal maka sekolah berkoordinasi dengan komite dan wali murid dengan musyawarah mufakat, dalam program peningkatan mutu sekolah.

“Apakah ini menyalahi aturan hukum. Mohon penjelasannya,agar kami tidak salah mengambil keputusan,” katanya.

Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru Lasargi Marel SH MH menjelaskan,  penggunaan BOS sesuai dengan RKAS dan bisa di pertanggung jawaban.  “Sekolah, komite dan  walimurid mengadakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan dalam  setiap rapat ada notulen dan diarsipkan, ada kekompakan, kebersamaan dan tidak ada paksaan serta tidak ada keberatan  dari semua pihak,” jelasnya.(c)