PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelantikan 40 orang pejabat eselon III dan IV akhir pekan lalu merupakan awal gelombang mutasi di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Selanjutnya giliran mutasi eselon II yang masih menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jumat (28/10) lalu, mutasi terhadap 40 orang pejabat itu dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Mulai dari sekretaris dinas dan badan, kepala bidang hingga lurah. Mutasi ini nantinya akan merembet pada kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para asisten, bahkan Sekretaris Kota (Sekko).
Mutasi untuk para pejabat eselon II, Pj Wako masih menunggu izin Kemendagri. "Saya rasa (pelantikan, red) eselon II pekan depan," ujar Pj Wako Pekanbaru, akhir pekan lalu. Dari sinyal yahg disampaikannya, pelantikan pejabat eselon II memang tinggal menunggu lampu hijau dari Kemendagri. Tahapan yang harus dilakukan sudah dilakukan, termasuk evaluasi dan uji kompetensi. "Sekarang masih proses izin di Kemendagri. Jika izin sudah diterima pelantikan terhadap pejabat eselon II akan segera kami laksanakan imbuhnya.
Dia kemudian menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan menempatkan pejabat bersangkutan sesuai dengan bidangnya. Evaluasi pejabat yang dilakukan ini sama
sekali tidak ada unsur emosi ataupun unsur ketidaksukaan. Mutasi juga bukan untuk mencopot atau me-nonjob-kan seseorang. "Tapi ingin menyesuaikan seseorang itu mampu dan berpotensi di tempat tugasnya atau OPD yang ada di Pekanbaru," jelasnya.
Dia kemudian mengulas analogi yang kerap disampaikannya soal mutasi.
"Sebagai contoh mungkin di dinas A dia nilainya 8, ternyata di dinas B nilainya 9. Inikan yang kita cari. Jadi jangan salah persepsi disini, kita tak ingin menonjobkan orang tapi kita ingin penyegaran," imbuhnya.
Kemudian pula, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dia mengingatkan pad bawahannya untuk siap ditugaskan dimana saja, sesuai dengan komitmen seorang pegawai negeri. "Jabatan bukan harus kita miliki. Kita harus siap untuk dimutasi. Kita harus ubah mindset kita, tidak ada namanya jabatan kering basah itu. Tak usahlah berpikir itu, namun bagaimana inovasi menciptakan kegiatan di OPD kita masing-masing," tegasnya.(ali)
