PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kloter (kelompok terbang) pertama jemaah calon haji (JCH) Riau, atau Kloter 4 Embarkasi Batam (BTH) dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Juni 2022. Kloter pertama ini akan berangkat pada pukul 12.45 WIB dari Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau menuju Madinah, Arab Saudi.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Riau Dr H Mahyudin MA menjelaskan, JCH Riau yang akan berangkat pada musim haji 1443 H/2022 M sebanyak 2.288 JCH reguler. Ikut serta dalam rombongan, 20 petugas kloter dan 12 petugas haji daerah.
Pemberangkatan JCH Riau ini akan dibagi dalam tujuh kloter yang terdiri dari lima kloter penuh dan dua kloter gabungan. Satu kloter gabungan berangkat pada gelombang pertama menuju Kota Madinah. Sementara lima kloter penuh dan satu kloter gabungan akan berangkat pada gelombang II menuju Jeddah.
"Kloter pertama Riau yang akan berangkat pada 18 Juni 2022 merupakan jemaah asal Kabupaten Kampar sebanyak 55 orang. JCH ini akan tergabung dalam Kloter 4 BTH dengan JCH asal Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat," jelas Mahyudin, Selasa (30/5).
Setelah keberangkatan pertama pada 18 Juni, enam kloter selanjut akan menyusul. Untuk Kloter 4 BTH JCH Riau ini merupakan kloter gabungan. Selain dari Riau, juga dalam kloter yang sama akan berangkat 133 JCH asal Kepulauan Riau (Kepri) dan 257 JCH asal Kalimantan Barat (Kalbar).
Lebih lanjut Mahyudin menyebutkan, pemberangkatan JCH Riau ke Tanah Suci melalui Embarkasi Haji Antara (EHA) Riau. Jadwal masuk asrama kloter 1 Riau atau 4 BTH adalah pada 17 Juni 2022. Semua JCH akan melewati proses pemberangkatan di EHA, seperti pemeriksaan kesehatan, pemasangan gelang identitas, living cost, dan pemantapan manasik.
"Semua proses pelayanan JCH kita lakukan di EHA. Jadi JCH hanya transit di Embarksi Batam sebelum menuju ke Tanah Suci," tutur Mahyudin.
Biaya Haji Kurang Rp1,5 T
Sementara itu, persoalan besar muncul di detik-detik jelang pemberangkatan JCH. Biaya haji membengkak signifikan. Kekurangannya mencapai Rp1,5 triliun. Hingga, Senin (30/5) belum ada kejelasan anggaran untuk menutup kekurangan itu dari APBN atau dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Di hadapan Komisi VIII DPR, Yaqut menyampaikan tidak bisa menjawab kenapa ada kenaikan biaya masyair tersebut. Dalam pembahasan terakhir biaya saat pelayanan masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dipatok 1.531 riyal per JCH.
Tetapi kemudian muncul kebijakan baru dari Arab Saudi yaitu menetapkan biaya paket layanan masyair sebesar 5.656 riyal (Rp21,98 juta) per JCH.
Yaqut menceritakan kebijakan paket biaya masyair itu muncul pada Kamis (19/5) lalu. Dia yang saat itu berada di Arab Saudi, langsung menghubungi Menteri Urusan Haji Arab Saudi dan jajaran di bawahnya. Sampai akhirnya ada pertemuan pada Jumat (20/5). Yaqut mengatakan pertemuan dadakan itu tidak lazim dalam aspek diplomasi. Sebab umumnya harus membuat janjian dahulu minimal 20 hari sebelumnya.
Tetapi Yaqut menyadari Pemerintah Indonesia memiliki batasan tertentu. Tidak bisa mengintervensi kebijakan Arab Saudi lebih dalam. "Tidak ada perdebatan. Hanya disampaikan ke kita bahwa dengan dilakukan negosiasi itu kita hanya membuang-buang waktu," tutur Yaqut.
Kebijakan paket biaya masyair itu berlaku untuk seluruh negara pengirim JCH. Yaqut mengatakan Pemerintah Arab Saudi pintar membuat kebijakan tersebut mepet pemberangkatan JCH. Seperti diketahui JCH mulai masuk asrama haji pada 3 Juni dan terbang ke Arab Saudi pada 4 Juni. Sehingga Pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki ruang gerak untuk bermanuver.
"Kalau kita tidak bayar, kita tidak berangkat (haji). Kalau kita bayar, ternyata mahal," katanya.
Yaqut mengatakan paket biaya layanan masyair itu ada perinciannya. Di antaranya memang cukup mahal.
Dia mencontohkan ada biaya sekitar Rp20 juta untuk tenda masyair itu dinilainya mahal. Karena selama ini tidak ada biaya tenda di masa masyair. Kemudian ada juga biaya pembimbing saat masyair sebesar 28 riyal. Selama ini JCH menggunakan pembimbing yang dibawa dari Indonesia.
Yaqut menyampaikan atas kejadian ini, mereka bukannya tidak melakukan antisipasi. Dia mencontohkan sudah ada beberapa biaya yang dibuat agak mahal untuk antisipasi adanya tambahan biaya dari Arab Saudi. Tetapi dia mengakui Kemenag dan DPR tidak membayangkan kenaikannya sebesar sekarang.
Untuk itu dia meminta waktu mengupas ulang biaya haji 2022. Supaya bisa dicarikan jalan keluar untuk mengatasi kekurangan biaya sebesar Rp1,5 triliun tersebut. Dia mengakui situasi sekarang daya tawar Pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim JCH terbesar sedang tidak bagus. "Karena apapun kita perlukan untuk pemberangkatan JCH ke Tanah Suci," katanya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto setuju bahwa soal tambahan biaya haji itu harus dibahas lebih dalam. Dia meminta Kemenag untuk melakukan konsolidasi. Dia mencontohkan siapa tahu kebutuhan biaya handling penerbangan apakah memungkinkan dibebankan ke APBN.
Dia menegaskan wajib ada solusi atas persoalan ini. "Kita pastikan pemberangkatan haji berjalan lancar, tidak ada JCH yang tercecer, pelayanan bagus, dan dengan kehati-hatian," katanya. Dia mengatakan perlu ada pendalaman detail per item biaya haji, termasuk di dalam biaya paket masyair itu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan soal tambahan biaya haji itu memang perlu dibahas lebih mendalam. Dia mengatakan saat ini saja, subsidi atau penggunaan nilai manfaat dana haji kepada JCH yang berangkat 2022 cukup besar. Yaitu mencapai Rp60 juta, sehingga JCH cukup membayar sekitar Rp39 juta. "Kami tidak ingin dana kelolaan haji itu terlalu besar nilai (untuk) subsidinya," kata Ace.
Sebab dana haji yang dikelola BPKH itu adalah dana yang dititipkan seluruh JCH yang berangkat dan didaftar antrean. Dana itu dititipkan ke BPKH untuk dikelola. Di mana hasil pengelolaannya digunakan untuk pemberangkatan JCH dan untuk virtual account JCH yang di daftar antrean.
Dia menegaskan Komisi VIII DPR tetap akan memberikan ruang fiskal yang proporsional. Sehingga penyelenggaraan haji yang kurang sepekan lagi, tetapi berjalan dengan sebaik-baiknya. Dia berharap Selasa (31/5) sudah bisa ditetapkan skenario menutup kekurangan dana haji sebesar Rp1,5 triliun itu.(wan/das)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN dan JPG, Pekanbaru dan Jakarta
