PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Pekanbaru, dan Riau secara umum sangat berdampak pada perputaran perekonomian, dan sektor lainnya.
Untuk meredam dan meminimalisir penularan semakin tinggi lagi, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menyarankan tiga hal kepada pemerintah dan tim Satgas Gugus Covid-19 di daerah, apalagi saat ini Riau masuk kasus tertinggi secara nasional.
"Untuk hal ini kita semua harus prihatin dan bersama-sama menjaga diri dan keluarga dari penyebaran virus corona," kata Nofrizal kepada wartawan, Jumat (28/5).
Disebutkan politisi PAN ini, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah, pertama, melaksanakan prokes secara ketat dan terstruktur baik itu di rumah, lingkungan kerja, tempat umum dan areal perbelanjaan.
Kedua, melaksanakan vaksin secara menyeluruh di setiap level fasilitas kesehatan. Di mana, disampaikan Nofrizal, Kota Pekanbaru mempunyai 21 puskesmas dan 27 rumah sakit. Setiap faskes memiliki 2 team vaksinasi yang sehari 1 team dapat Melaksanakan 100-150 orang per hari. "Berarti kita bisa melaksanakan vaksin lebih kurang 9.600 perhari," paparnya.
Ketiga, perlunya sosialisasi secara massal untuk pelaksanaan vaksin. Dimulai dari perangkat pemerintah dari yang paling rendah RT, RW, LPM, posyandu, dan perangkat pemerintah di tingkatan kelurahan serta kecamatan.
"Kalaulah ini dilaksanakan kita tidak perlu harus melaksanakan razia yang harus membubarkan tempat-tempat usaha. Ini hanya memberdayakan lingkungan sekitar sehingga merekalah yang menjaga sehingga tercipta kesadaran masyarakat sekitar," jelasnya.
Disampaikan Nofrizal, semua harus terukur tindakannya tanpa harus melaksanakan kegiatan melibatkan aparat keamanan dan aparat hukum. "Ini hanya menimbulkan efek jera untuk sesaat pada tempat tertentu," ungkapnya lagi.
Ditegaskannya lagi, hal yang paling efektif lagi adalah mengaktifkan posko pengendalian tingkat RW dengan melibatkan elemen masyarakat.
Ditegaskan Nofrizal, apakah kita sudah menyatakan darurat bencana ? "Kalau kondisi ini saya mengatakan sudah darurat bencana covid. Maka harus menjadi perhatian serius," ungkapnya.
Dalam hal ini, agar semua dapat berjalan sesuai yang diinginkan, berikutnya adalah transparansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran covid.
"Banyaknya kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran covid, harus transparan," paparnya lagi.
Dicontohkannya, tentang anggaran pelaksanaan vaksin yang harus kita prediksi. Semua dana tersedot untuk kegiatan vaksin sehingga sektor ekonomi semakin lesu dengan banyaknya aturan yang menyebabkan tempat usaha banyak tutup, sehingga berdampak pada PHK.
"Titik fokus anggaran refocusing harus disampaikan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya, sehingga masyarakat dapat tahu rincian rencana penggunaan anggaran untuk penanggulangan covid 19," tuturnya.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
