PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Pekanbaru kebut pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2022 Kota Pekanbaru. Kamis (29/9), DPRD menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang RAPBD-P 2022. Ada banyak catatan dan masukan terkait permasalahan kota yang disampaikan masing-masing fraksi kepada Pemko Pekanbaru.
Rapat paripurna kemarin dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru lainnya, Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM. Sementara kehadiran Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun diwakili Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru HM Jamil bersama para asisten, kepala OPD dan unsur forkopimda lingkungan Pemko Pekanbaru.
Ketidakhadiran camat dan lurah dalam rapat paripurna kemarin sempat menjadi sorotan kalangan DPRD. Pasalnya, kehadiran para camat dan lurah sangat diperlukan dalam rangka memastikan aspirasi masyarakat terakomodir di APBD Perubahan.
"Ini harus menjadi perhatian Pak Sekda. Para camat tidak ada tampak duduk di tempat yang disediakan. Kami minta pada paripurna selanjutnya, camat dan lurah hadir ya Pak Sekda. Ini penting!" sebut Ginda.
Dalam paripurna, hampir semua fraksi memberikan catatan dan masukan. Seperti penanganan banjir, jalan rusak, sampah, pendidikan, hingga persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak ada lagi anggarannya, padahal sangat diperlukan masyarakat.
"Kami Fraksi Gerinda PPP mempertanyakan secara umum, apa saja program strategis pemerintah. Baik itu masalah banjir, pengelolaan sampah, perbaikan jalan berlubang. Kita menilai pemko masih kurang perhatiannya," kata juru bicara Fraksi Gerindra Plus (PPP) Nurul Ikhsan.
Nurul sebutkan, fraksinya juga menyoroti masalah masyarakat yang tak menikmati KIS dan beasiswa. Juga masalah BUMD. "Kami mempertanyakan berapa suntikan anggaran untuk BUMD. Apakah ada kontribusi PAD untuk daerah?" tanyanya lagi.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN Doni Saputra meminta Pemko Pekanbaru agar membuat kajian ilmiah terhadap semua program yang dicanangkan. Baik itu masalah kesehatan, jaminan sosial, serta kenaikan harga bahan pangan akibat kenaikan harga BBM.
"Ini harus menjadi atensi utama, dalam rangka membantu masyarakat yang kini masih terbelit masalah ekonomi. Kita juga minta segera salurkan bantuan UMKM untuk geliat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selanjutnya dari Fraksi PDI Perjuangan, juru bicaranya Victor Parulian, menyampaikan masalah banjir menjadi hal yang paling dikeluhkan masyarakat.
Pemko diminta membuat waduk dan resapan air yang berfungsi maksimal. Termasuk juga masalah kesehatan. Meminta Diskes untuk mengevaluasi BPJS, karena ini amanat UU.
"Kami juga meminta Dishub agar memperbaiki PJU, karena banyak yang tak hidup. Selain itu, kami juga meminta ke pemko, segera memperbaiki jalan rusak," tegasnya.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Masni Ernawati SH MH menyampaikan, bahwa fraksinya mempertanyakan dampak kenaikan BBM, sejauhmana pengaruhnya pada ekonomi masyarakat.
"Berapa tingkat inflasi ekonomi sampai akhir tahun 2022 ini. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat. Paparkan dalam perubahan anggaran ini secara komprehensif. Yang pasti, kami mendukung kinerja Pemko Pekanbaru," sebutnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Roem Diani Dewi, mengkritisi pemko yang baru menyerahkan Ranperda APBD Perubahan 2022 pada Rabu (28/9). Sehingga DPRD membahasnya dalam waktu yang sangat singkat sebelum 30 September 2022.
"Ke depan diminta ada rentang waktu yang cukup sehingga kajian dan telaah dapat kami lakukan maksimal," katanya.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi PKS, Kartini, mengungkap kendala upaya meningkatkan profesionalitas pengelolaan pemerintahan daerah (clean governance), perlu dilandasi pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek hukum pengelolaan pemerintahan serta kemampuan dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitasnya.
"Kami siap mendukung program yang dapat mengatasi atau mengurangi dampak sistemik dari kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat tidak menjadi bertambah susah," katanya.
Juru bicara Hanura Nasdem, Eri Sumarni, menegaskan, bahwa fraksinya mendorong perubahan APBD Kota Pekanbaru ini memberikan perhatian pada program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM dan ekonomi kreatif.
"Melihat munculnya gejolak energi global memerlukan respon kebijakan yang dapat memitigasi munculnya dampak atas kenaikkan inflasi. Untuk itu diperlukan perlindungan sosial sekaligus sebagai bantalan mengatasi dampak kenaikan inflasi, khususnya dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," ungkap Eri.
Kepada wartawan, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda menegaskan bahwa tujuh fraksi sudah menyampaikan pandangannya terhadap anggaran perubahan 2022. Ada kesamaan pemahaman, menyampai permasalahan-permasalahan yang belum selesai. "Ini fokus yang harus kita selesaikan," katanya.
Menanggapi pandangan umum fraksi ini, Sekko Pekanbaru HM Jamil mengatakan, semua akan diselesaikan secara bertahap.
"Insya Allah semuanya akan diakomodir sesuai dengan apa yang sudah sepakati bersama dari anggaran perubahan itu," katanya.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, dijadwalkan rapat paripurna jawaban pemerintah, Kamis (29/9) malam dan dilanjutkan pengesahan RAPBD Perubahan 2022 pada hari ini, Jumat (30/9).(yls)
Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru
