PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kamis (27/10). Kegiatan dibuka Sekda Kampar selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kampar, Drs H Yusri MSi.
"Konvergensi percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama. Upaya ini harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara efektif sampai dengan tingkat desa," ujar H Yusri saat memberikan sambutan.
Turut hadir Dra Mardalena Wati Yulia MSi selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Forkopimda Kabupaten Kampar, Ketua TP PKK Kampar dan undangan lainnya.
Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Dijelaskan, upaya konvergensi akan terwujud apabila layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan dan setiap layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tersedia dan dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan) sehingga kelompok sasaran dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.
Pemkab Kampar berkomitmen pada pencegahan stunting yang menitik beratkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktek pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan) serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).
Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanaan pada kesempatan ini adalah penandatanganan MoU antara Dinas Kesehatan dengan PMI, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, serta Poltekes Kemenkes Riau.
Penyerahan secara simbolis pemberian makanan tambahan kepada balita, pemberian bibit sayuran, penyerahan pembangunan sarana air minum, penyerahan pembangunan bedah rumah, pemberian alat edukasi pada keluarga balita stunting, pembayaran BLT DD tahap III, bantuan makanan bahan ikan, serta pemberian bantuan alat antropometri bagi desa dan Posyandu.(eca)
