PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komisi IV DPRD Pekanbaru masih terus melakukan pembahasan terkait RAPDB 2023. Pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan untuk membahas anggaran yang dinilai patut diprioritaskan.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH mengungkapkan, saat menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pekanbaru soal anggaran di tahun 2023, dinas tersebut meminta bantuan komisi agar anggaran ditambah. Di mana, dalam RAPDB 2023, Dinas Perkim diusulkan mendapatkan anggaran Rp113 miliar.
"Jumlah anggaran yang ingin ditambah, belum pasti. Tapi yang jelas, dari penyisiran anggaran dalam hearing, porsi anggaran Perkim masih minim," kata Robin kepada Riau Pos, Rabu (26/10).
Disampaikannya, dari anggaran Rp113 miliar tersebut, kegiatan yang menyentuh masyarakat dinilai sangat kecil.
"Seperti halnya semenisasi jalan, pembuatan parit, normalisasi drainase dan sebagainya itu masih kurang dari anggaran itu," ungkapnya.
Diketahui, untuk kegiatan semenisasi, perbaikan drainase hanya diplot sekitar Rp5 miliar. "Tentunya, dengan permasalahan yang masih ada di kota ini, jumlah Rp5 miliar ini sangat lah minim," ujarnya.
Untuk itu, Robin mengatakan dalam rapat Banggar bersama TAPD nanti, pihaknya akan mencoba mengusulkan anggaran lebih besar lagi untuk Dinas Perkim.
"Apalagi ini kan seiring dengan program Pj Wako Muflihun, dalam hal penanganan banjir dan jalan rusak," tegasnya.
Namun di sampaikan Robin, untuk anggaran yang menyentuh masyarakat di Dinas PUPR, mulai dari penanganan banjir dan normalisasi drainase akan ditetapkan Rp30 miliar. Lalu, berapa nilai ideal di Dinas Perkim Pekanbaru, untuk kegiatan yang sama?
"Ini lah nanti yang akan kita diskusikan di Banggar. Kami tidak ingin berstatemen kosong saja, harus terealisasi anggarannya. Jika perlu, nilainya harus sama bahkan lebih dari Dinas Perkim, jika kekuatan anggaran ada," katanya berharap.
Politisi PDI Perjuangan ini memang menginginkan, porsi anggaran untuk kegiatan masyarakat di APBD Murni 2023, harus lebih besar dan nyata ada anggarannya nanti. Terutama untuk penanganan banjir di dapilnya (Kecamatan Payung Sekaki dan Senapelan), yang merupakan daerah langganan banjir.
"Pasti, demi kenyamanan masyarakat umum, kita pasti komit mengawalnya hingga pengesahan APBD 2023 nanti," tegasnya.(gus)
