PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, telah menyiapkan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Anggaran yang disiapkan tersebut berjumlah Rp15 miliar lebih.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Haryanto mengatakan, dengan anggaran yang sudah tersedia tersebut, pihaknya meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi tersebut.
"Bantuan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK 07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022, maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan. Kami sudah menyediakan dana tersebut," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, dana Rp15 miliar tersebut diberikan kepada ojek online, nelayan dan lainnya yang terdampak inflasi. Mereka yang mendapat bantuan tersebut, adalah yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat.
"Saya minta kepedulian kepala OPD untuk segera disalurkan. Untuk angaran ini kita siapkan Rp15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya jika kurang," ujarnya.
Sekdaprov menjelaskan, beberapa OPD yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk bantuan tersebut, masih ada yang belum tersalurkan. Karena itu pihaknya meminta agar disegerakan.
"Mereka masih melakukan verifikasi. Pak gubernur sudah perintahkan untuk bulan Oktober ini sudah disalurkan. Tidak ada alasan lagi, kita sudah melakukan pendampingan oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu ditakutkan, segera disalurkan," tegasnya.
Dengan disalurkannya bantuan tersebut diharapkan daya beli masyarakat semakin baik. Bisa mengurangi beban masyarakat.
Ia juga meminta jangan sampai nantinya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. "Makanya harus difokuskan dan dipercepat. Nanti kami akan evaluasi terus," sebutnya.(sol)
