.jpg)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tiga jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru berstatus pelaksana tugas atau Plt. Ini menjadi pertanyaan kalangan DPRD Pekanbaru. Pj Wako Pekanbaru Muflihun diminta segera mengambil kebijakan untuk mendefinitifkan pejabat kepala dinas.
Tiga OPD itu adalah Dinas PUPR, BKPSDM, dan Disketapang. Ditambah satu lagi, yakni Kepala Bappeda Pekabaru Ahmad akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2023 ini.
”Kami mendesak Pj Wako jangan lagi ada posisi Plt-Plt, karena tanggung jawab Plt itu tidak begitu kuat dan banyak aturan yang tidak bisa dijalankan,” kata Fathullah kepada wartawan, kemarin.
Fathullah mengatakan, beberapa OPD yang masih dinahkodai oleh pelaksana tugas (Plt) untuk segera diisi kepala dinas definitif. Hal ini lantaran jabatan kepala dinas memiliki wewenang sepenuhnya untuk menjalankan aturan.
”Supaya tidak ada lagi keraguan OPD itu dalam menjalankan tugas dan, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.
Politisi senior ini pun berharap Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun dalam waktu dekat bisa segera melakukan pelantikan sejumlah pejabat definitif di lingkungan Pemko Pekanbaru.
”Karena kalau diisi Plt ini banyak yang tertunda, banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan sebab tidak ada kewenangan penuh. Tapi kalau kepala dinas, ya pasti dengan aturan dia bisa menjalankan,” tegas Fathullah.
Dia juga berharap terhadap yang dilantik memegang amanat harus mampu bekerja dengan baik dan sejalan dengan pemko.
”Jangan pula membuat masalah baru, ketika sudah di defenitif kan malah tak mampu bekerja, harus bisa imbangi program pemko, dan menjadi mitra yang mampu menjalankan amanat rakyat,” harapnya.
Untuk menempati posisi OPD yang masih Plt itu, ditegaskan politisi senior ini, di lingkungan Pemko banyak yang kompeten dan mampu mengisinya. ”Tinggal diberi kepercayaan, In sya Allah,” tuturnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyebutkan, dalam waktu dekat ini, bakal dilakukan asesmen untuk jabatan kepala OPD yang masih Plt.
Ia menyebutkan, OPD yang saat ini dipimpin oleh pejabat status Plt kepala dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru, Disketapang, BKPSDM dan Bappeda Pekanbaru.
”Empat itu yang akan kami buka untuk asesmenkan ya. Sebagian pejabat itu masuk pensiun,” ujarnya, beberapa hari lalu.
Lanjutnya, sudah ada aturan atau regulasinya melakukan asesmen tersebut. Yakni dimana dilaksanakan enam bulan sebelum masa pensiun dan sebagainya. Ke-empatnya akan dibuka asesmen secara bersamaan nantinya. Muflihun tidak menjelaskan secara rinci jadwal pelaksanaan asesmen untuk empat jabatan OPD Pemko Pekanbaru ini. Namun dia menjelaskan sudah mengajukan kepada Mendagri.
Harapannya, kekosongan jabatan di OPD tersebut dapat diisi pejabat definitif secepatnya. ”Sudah diajukan kepada Kemendagri ya, informasinya sudah proses itu. Kita nanti minta izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) baru bisa buka open biddingnya ya,” tutupnya.(gus/ilo)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
