PEKANBARU (RIAUPOS.CO) Gubernur Riau terpilih, Syamsuar berencana untuk merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sebab, OPD yang terlalu banyak, dianggap pemborosan anggaran.
Tentu, kebijakan tersebut akan dilakukannya setelah dilantik pada 19 Februari 2019 mendatang. Menurut dia, jika OPD dirampingkan, maka akan bisa menghemat anggaran daerah.
Salah satu OPD yang menjadi perhatian Bupati Siak ini adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil Dalduk-KB) Riau. Dia lebih cenderung untuk menghapuskan dinas ini.
“Disdukcapil ini kewenangannya lebih banyak di daerah. Menurut saya ini tak perlu di provinsi, karena yang ada kegiatan nyata itu di daerah,” kata Syamsuar, kemarin di Pekanbaru.
Dia berencana untuk menggabungkan Disdukcapil ke Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau.
“Jadi nanti ada pekerjaan di situ (Disdukcapil) bisa dimanfaatkan di Biro Pemerintahan. Ini kita harapkan bisa mengefisiensi,” ujarnya.
Selain itu, Syamsuar juga akan mengembalikan Dinas Perkebunan seperti yang lama. Sebab, menurutnya, kalau masih Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan tidak akan maksimal mengurus perkebunan di Riau yang luasnya ribuan hektare.
“Sekarang perkebunan hanya diurus oleh kepala bidang. Tentu tidak maksimal mengurus sawit dan peremajaan replanting di kabupaten/kota se-Riau,” kata dia.
Ditanya apakah ada OPD lain yang akan dirampingkan, Syamsuar menyatakan bisa saja nanti. Tapi semuanya harus melihat urgensi daripada fungsi dari OPD itu. “Termasuk fungsi Unit Pelaksana Teknis di OPD akan kita perbaiki. Tapi itu nanti tunggu kami duduk dulu,” ujarnya.
Sebelumya, Syamsuar menyebut Pemprov Riau harus melakukan penghematan anggaran. Sebab, APBD Riau 2019, dinilai belum menyejahterakan masyarakat.
Syamsuar menjabarkan postur APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp9,1 triliun. Di mana, jumlah tersebut terdiri dari Rp4,102 triliun untuk belanja langsung, dan Rp5,076 triliun untuk belanja tidak langsung.
Dijelaskannya, belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun. Jumlah tersebut 48 persen dari total belanja tidak langsung atau mencapai 26,3 persen dari belanja daerah.
“Kemudian, bagi hasil kabupaten/kota mencapai Rp1,414 triliun atau 28 persen, dan belanja hibah sebesar Rp1,09 triliun atau 21 persen dari total belanja tidak langsung,” kata Syamsuar.
Sedangkan belanja langsung, berjumlah Rp4,102 triliun. Belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp2,438 triliun atau 59 persen dari total belanja langsung.
Dalam belanja langsung, kata Syamsuar, terdapat sebesar Rp401 miliar untuk belanja perjalanan dinas. Jumlah ini 10 persen dari total belanja langsung. Syamsuar pun menyentil terkait besarnya belanja perjalanan dinas di APBD Riau 2019.
Dia menyarankan, untuk menghemat anggaran perjalanan dinas ini. Penghematan anggaran perjalan dinas ini, kata Syamsuar, sudah lebih dulu diterapkan di Siak. Jika ada undangan untuk menghadiri kegiatan, dia hanya mengutus satu orang pejabat.
“Saya beritahukan ke Pak Sekda, kalau kami di Siak itu sudah dulu melakukan efisiensi dari pada Provinsi Riau. Di Siak, diundang lima, yang saya utus hanya satu. Secara tidak langsung, kami sudah hemat anggaran perjalanan dinas,” kata dia.(mng)
(Laporan SARIDAL MAIJAR, Pekanbaru)
