PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ratusan guru sertifikasi Kota Pekanbaru tetap menggelar demonstrasi menuntut tunjangan penghasilan pegawai (TPP) guru sertifikasi tak dihapus, Jumat (22/3) pagi. Para guru meminta Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menemui mereka.
Demonstrasi pagi kemarin adalah yang ketiga berturut-turut sejak Rabu (19/3) lalu. Demonstrasi ini pula yang kelima kali dilakukan dalam sebulan terakhir. Polemik ini bermula dari pasal 9 ayat 8 Perwako Pekanbaru Nomor 7/2019 yang membuat para guru yang sudah menerima sertifikasi tak bisa mendapatkan TPP. Mereka diwajibkan memilih salah satu saja. Bukan hanya itu saja, para guru juga mempertanyakan TPP tiga bulan terakhir tahun 2018 yang tak kunjung cair.
Para guru berdemo dengan menutup Jalam Sudirman depan kantor Wali Kota Pekanbaru. Membawa mobil berpengeras suara, para guru bergantian berorasi.
"Temuilah kami Pak Wali. Kita cari apa solusinya. Jangan dibiarkan kami begini, bagai pengemis di tepi jalan," ucap perwakilan guru.
Para guru memastikan apa yang mereka perjuangkan akan diteruskan hingga ke Jakarta.
"Selasa (26/3) perwakilan kami akan ke Jakarta, ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, red) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red). Kami adukan apa yang kami alami," kata mereka.
Salah seorang guru yang berorasi berucap mereka menjemput rekan-rekannya sedang berkegiatan di hotel. Namun, upaya menambah massa untuk berdemo batal akibat hadangan salah satu Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru.
Demonstran sendiri kemudian membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB setelah turun ke jalan sejak pukul 08.00 WIB tanpa bertemu dengan perwakilan Pemko Pekanbaru.
"Kita simpan tenaga kita untuk Senin (25/3) dari pagi sampai sore kita aksi, bawa bekal makanan. Senin kita ikut upacara sama pegawai pemko. Kita lihat apakah sampai Senin pas upacara Wako punya nyali apa belum. Ndak mungkin seminggu Pak Wali tugas di luar kota terus. Kalau begitu, haram dia dapat tunjangan juga," ucap pendemo.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Drs HM Noer MBS SH MSi enggan mengomentari kelanjutan aksi para guru sertifikasi. Dia hanya menyampaikan harapan agar aksi tersebut tak lagi berlanjut.
"Saya belum bisa menjawabnya, yang jelas saya berharap tidak ada aksi itu (lagi, red)," ucapnya.
Dia menekankan pentingnya para guru sertifikasi itu untuk ingat tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pendidik. Aksi demonstrasi ini sekarang sudah mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru terutama untuk sekolah negeri tingkat SD dan SMP yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kami mengharapkan kewajiban belajar mengajar itu harus. Itu masalah tupoksi, katanya.
Meski tak secara gamblang, ancang-ancang penerapan sanksi bagi para guru sertifikasi yang berhari-hari menggelar demonstrasi mengemuka jika secara administratif terbukti melanggar aturan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru untuk tindaklanjut masih menunggu daftar hadir dan absensi para guru itu dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
