PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Persoalan pendidikan diharapkan menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Termasuk perihal penyediaan sarana prasarana proses belajar mengajar. Terlebih dengan sistem zonasi saat ini. Di mana pada tahun lalu, ada banyak peserta didik yang terpaksa bersekolah di swasta karena kelas di sekolah negeri tidak mencukupi.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho yang membidangi persoalan pendidikan. Kata dia, pada momen pembahasan
APBD 2020 ini Dinas Pendidikan harus fokus pada penambahan ruang kelas.
"Kemaren kami kan sempat rapat, bahas persoalan ini dengan Disdik. Saya sampaikan bagaimana persoalan kekurangan kelas seperti tahun kemaren? Karena jika dilihat lebih banyak ke pengadaan alat peraga anggarannya," sebut Agung kepada Riau Pos, Rabu (20/11).
Dirincikan dia, jumlah siswa SMP negeri saat ini ada sekitar 213.864 orang. Sedangkan jumlah kelas, jika dilihat dari jumlah siswa SLTA negeri yang ada hanya berjumlah 191.438 orang saja. Maka dari itu ada kelebihan 22.426 orang. Jika dikalkulasikan 1 rombongan belajar (rombel) berisi 36 orang, maka ada 622 kelas untuk 622 rombel yang harus ditambah.
"Jika tidak ditambah dari sekarang, bagaimana 5 tahun kedepan? Semua itu tentu harus kita kalkulasikan. Sistem zonasi bagus. Karena siswa bisa merata. Tapi persoalannya apakah sarana kita sanggup? Apakah Disdik tidak ada membuat perhitungan? Jangan sampai sewaktu penerimaan peserta didik baru kewalahan," tuturnya.(nda)
