PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sekitar seribuan guru sertifikasi Kota Pekanbaru kembali menggelar demonstrasi di kantor Wali Kota Pekanbaru, Rabu (20/3) pagi. Mereka memastikan tidak akan bubar sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Kali ini, guru menumpahkan kekecewaan atas pernyataan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang menyebut, siapa yang menggaji guru?
Polemik ini bermula dari pasal 9 ayat 8 Perwako Pekanbaru Nomor 7/2019 yang membuat para guru yang sudah menerima sertifikasi tak bisa mendapatkan tunjangan penambahan penghasilan (TPP). Bukan hanya itu, para guru juga mempertanyakan TPP tiga bulan terakhir tahun 2018 yang tak kunjung cair. Akibat permasalahan ini, guru sempat menggelar dua kali demonstrasi besar-besaran. Yakni pada Selasa (5/3) dan Senin (11/3). Hasilnya, disepakati waktu dua pekan untuk mencari solusi agar perwako tersebut bisa direvisi.
Demonstrasi, kemarin (20/3) adalah yang ketiga kalinya digelar. Demo digelar setelah sebelumnya, Senin (18/3) hasil rapat guru menyepakati aksi ini. Disebutkan hasil rapat itu, pernyataan Wako Firdaus dinilai melukai marwah guru. Dalam keterangan pada media beberapa waktu lalu, para guru menyebut Wako mengeluarkan pernyataan siapa yang menggaji guru?
Para guru menggelar demo dengan tuntutan yang sama seperti sebelumnya. Yakni meminta TPP bagi guru sertifikasi tidak dihapuskan. Pantauan Riau Pos pagi kemarin, para guru kompak mengenakan seragam PGRI berwarna hitam putih. Demonstrasi kali ini paling banyak dibandingkan dua aksi demonstrasi sebelumnya.
Para guru tampak memenuhi Jalan Sudirman depan kantor wali kota. Akibatnya, satu jalur jalan ini ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke samping kantor wali kota. Banyaknya jumlah guru yang ikut berdemo membuat sebagian dari mereka juga memenuhi halaman kantor wali kota. ‘’Kita akan tetap di sini sampai tuntutan kita terpenuhi. Ini perjuangan untuk kawan-kawan semua,’’ kata salah seorang guru yang berorasi.
Selama menggelar demonstrasi, seribuan orang guru sertifikasi Kota Pekanbaru tak ditemui perwakilan pejabat berwenang Pemko Pekanbaru. Mereka sempat menggelar aksi teatrikal salat jenazah sebelum longmarch ke kantor Gubernur Riau. Selama berdemo, para guru bergantian berorasi. Mereka menumpahkan kekecewaan dengan menyebut kebijakan Wako Firdaus tak berdasar. Mereka membaca Yasin dan salat duha di lokasi demo. Selanjutnya, sebagai sindiran, salah satu dari para guru ini berbaring dan ditutupi kain batik serupa jenazah. Rekan-rekannya yang lain kemudian menyalatkan.’’Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Oohh Wali Kota,’’ sebut para guru menyindir orang nomor satu di Kota Bertuah itu.
Tak lama setelah aksi ini, para guru membubarkan diri untuk bergeser berjalan kaki ke kantor Gubernur Riau. Mereka mendapatkan informasi ada salah seorang Dirjen Kemendagri sedang berada di kantor Gubernur. ‘’Ayo kawan-kawan, kita ke kantor Gubernur. Ada Dirjen Kemendagri di sana,’’ sebut salah seorang dari mereka.
Zulfikar, perwakilan guru yang berdemo menyebutkan, guru yang turun ke jalan ini sudah sepakat akan terus berdemo hingga tiga hari ke depan. ‘’Sampai Pak Wali Kota menjumpai kami. Iya atau tidak saja. Kalau sudah ada jawaban tentu saja ada langkah berikutnya. Seandainya tidak, tentu ada langkah,’’ paparnya.
Dia melanjutkan, apa yang menjadi alasan Firdaus mengeluarkan Perwako 7/2019 tidak memiliki dasar yang kuat.
‘’Pekanbaru ini mampu. ASN lain selain guru TPP ditambah. Permendikbud 10 bukan mengatur itu. Itu mengatur yang berasal dari sumber yang sama APBN,’’ jelas dia. Selain memperjuangkan hak dengan berdemo, Zulfikar menyebut perwakilan guru Selasa pekan depan bersama anggota DPRD Kota Pekanbaru akan berangkat ke Jakarta.
‘’Bertemu dengan Kemendikbud dan Kemendagri, itu yang jadi alasan dari pemko Pekanbaru. Dulu KPK jadi alasan. KPK kan sudah klarifikasi, tidak ada larangan. Kita akan tempuh jalur yang soft. Guru-guru sudah sepakat,’’ imbuhnya. Sementara itu, Ketua PGRI Riau Syahril yang ikut berorasi bersama guru sertifikasi yang berdemo menuturkan, pada dasarnya yang menjadi tuntutan utama adalah kesejahteraan.
‘’Yang selama ini diterima hilang karena perwako 7/2019. Perwako itu belum pernah disosialisasikan. Saya cari itu di internet, tidak ada perwakonya. Artinya tidak ada sosialisasi,’’ jelasnya.
Dia mengingatkan, tunjangan sertifikasi bukan diberikan pada seluruh PNS, namun diberikan pada guru yang lulus seleksi.
‘’Kedua TPP, itu diberikan oleh pemerintah kota, tahu-tahu kesejahteraan yang diterima, hilang TPP-nya. Kalau tidak bertambah, jangan hilang. Guru yang permasalahkan nilainya itu yang berkurang. Tidak berkeadilan,’’ ucapnya.
