PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Pekanbaru masih melakukan pembahasan RAPBD 2023 di tingkat komisi. Selain masalah sampah, banjir, dan jalan rusak menjadi prioritas, beberapa program kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus pembahasan.
Minimnya anggaran yang dimiliki Pemko Pekanbaru, membuat pembahasan di komisi sampai pada usulan pemotongan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti yang harus dialami Dinas Pertanahan Pekanbaru.
Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengan Dinas Pertanahan Pekanbaru, Senin (17/10). Diketahui, Dinas Pertanahan mengusulkan anggaran sebesar Rp18 miliar. Namun anggaran ini bakal dipotong dan akan dialihkan untuk yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, jumlah anggaran yang diajukan Dinas Pertanahan ini diperkirakan bakal dikurangi. Alasannya, mengingat Pemko Pekanbaru pada tahun 2023 fokus untuk menyelesaikan beberapa persoalan penting yang menyentuh langsung masyarakat.
"Tadi sudah ekspose, mana kegiatan yang mendesak, pasti kami setujui. Tapi mana kegiatan yang kurang mendesak, mungkin kami kurangi," kata Nurul kepada wartawan, Selasa (18/10).
Rapat pembahasan anggaran ini dilaksanakan, Senin (17/10). Rapat dipimpin Nurul Ikshan didampingi Anggota lainnya Roni Pasla, Robin Eduar, Pangkat Purba, Wan Agusti dan Zulfahmi.
Dalam rapat ini dihadiri Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi serta jajarannya.
Nurul mengatakan, anggaran yang akan dikurangi dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru ini akan dialihkan untuk tiga program prioritas Pemko Pekanbaru dalam APBD 2023. Di antaranya penanganan banjir, persoalan sampah dan jalan rusak.
Politisi Gerindra ini juga menyebut, pemotongan anggaran ini berlaku untuk semua OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru. Terutama yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Pekanbaru.
"Anggaran yang kurang bermanfaat kami potong. Jadi, di Banggar, kami sudah komunikasikan ini juga dan kawan-kawan Banggar pasti setuju anggaran seremonial itu dipotong," imbuh Nurul.
Kepala Dinas Pertanahan Pekanbaru Dedi Gusriadi menyampaikan bahwa, pihaknya akan mengkroscek lagi, mana-mana saja anggaran yang akan dilakukan pemotongan.
"Nanti kami akan sisir ulang lagi. Namun kalau bisa jangan sampai pemotongan itu Rp2,5 miliar. Karena ada beberapa kegiatan yang penting di situ," ucap Dedi.
Beberapa program kegiatan Dinas Pertanahan Pekanbaru pada 2023, antara lain penyelesaian pendataan aset tanah, apresal, konsolidasi tanah (KT) dan kegiatan lainnya.
"In sya Allah tahun depan, selesai pendataan aset, tanah dan kantor pemerintah untuk seluruh kecamatan Kota Pekanbaru," pungkas Dedi.
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi membenarkan pembahasan RAPBD masih di tingkat komisi.
"Saat ini memang pembahasan masih di tingkat komisi sesuai hasil rapat Banmus dan sesuai dengan mitra kerja masing-masing komisi," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi kepada wartawan, Selasa (18/10).
Dijelaskannya, nantinya komisi akan membuat laporan dan menyerahkan ke Banggar DPRD. "Selanjutnya Banggar yang akan bekerja hingga nanti menetapkan waktu untuk MoU KUA PPAS RAPBD 2023," ungkapnya.
Ditegaskan politisi PKS ini, untuk anggaran 2023 ini masih fokus pada tiga persoalan. Yaitu penanganan banjir, sampah dan perbaikan jalan rusak.
"Intinya, kita tegaskan, difokuskan pada hal-hal yang mendasar dan menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti banjir, sampah, dan jalan rusak. Serta persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Seperti kesejahteraan para aparatur yang membantu kinerja Pemko Pekanbaru di antaranya honor ketua RT/RW, kader posyandu, dan guru MDA. Termasuk juga penganggaran beasiswa dan anggaran kesehatan.
"Ini kan masuk ke dalam rencana Pak Pj Wali Kota yang disampaikan kepada masyarakat, dan ini kita sambut baik. Termasuk juga santunan untuk orang yang meninggal. Ini ide yang bagus, menurut saya ini bagus," katanya.
Disampaikan Sabarudi, untuk angka RAPBD 2023 ini diusulkan diangka Rp2,65 triliun. "Dan ini kan menjadi catatan, saat pengesahan RAPBD Perubahan 2022 di mana awalnya diusulkan pemko Rp2,8 triliunan, namun melalui pembahasan TAPD dan juga DPRD disahkan menjadi Rp2,521 triliun.(yls)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
