(RIAUPOS.CO) - Program pengelolaan sampah pintar akan diterapkan di Kota Pekanbaru. Dua kelurahan dipilih menjadi pilot projects. Titik berat rencana ini adalah partisipasi masyarakat memilah sampah sejak dini dan menggerakkan lewat bank sampah serba ada (Basada). Saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih memiliki pekerjaan rumah untuk daur ulang sampah dalam skala besar.
Program ini merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDG) United Nation Development Program (UNDP). Perencanaan dan penerapannya menggandeng pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan dua lokasi awal di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan.
‘’Rencana ini akan dimulai di dua kelurahan dulu yang jadi pilot project mereka, yakni Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, dan Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan,’’ kata Wakil Wali Kota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi, akhir pekan lalu.
Pembahasan tentang rencana ini dilakukan lewat forum temu mitra smart waste management paltform fund Kota Pekanbaru di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. ’’Sampah bukan masalah, tapi berkah. Ada Basada. Yang organik bisa jadi pupuk, yang besi-besi kaleng dikumpulkan, dan plastik diolah jadi biji plastik,’’ lanjut Ayat.
Rencana ini menjadi menarik, karena Kota Pekanbaru sendiri tak punya program daur ulang sampah skala besar. Masyarakat masih bergantung pada pemerintah untuk pengelolaan sampah yang kemudian berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Ini diakui oleh Ayat. ‘’Iya. Ini yang sedang diinisiasikan. Untuk tahap awal pilot project ini. Di Pekanbaru daur ulang skala besar memang belum ada. Masih diangkut ke TPA,’’ terang nya lagi.
Untuk diketahui, Kota Pekanbaru dalam sehari memproduksi 1.100 ton sampah. Dari jumlah ini, 15 persennya dikelola masyarakat dan 15 persen lagi tak terkelola sama sekali. Hanya 70 persen sampah yang diangkut dan sampai dikumpulkan di TPA Muara Fajar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Zulfikri menyebut, awalnya Pemko Pekanbaru ditawarkan 17 program dari UNDP. Diakuinya, di Pekanbaru pengelolaan sampah lah yang pelik. Dia menunjuk kesadaran masyarakat yang kurang sebagai pangkal masalah. ‘’Kekurangan kita itu kesadaran masyarakat yang kurang. Itu dikaji,’’ ucapnya.
Sampah, kata dia, jika merujuk pada Kementerian LHK harusnya zero waste. Artinya, tak ada sampah yang terbuang karena bisa didaur ulang. ‘’Nol sampah dari sumbernya. Rumah tangga itu kalau masyarakat sudah sadar mereka sudah memilah dari awal, organik dan organik,’’ jelasnya.
Untuk program ini, masa inkubasi selama enam bulan sebut dia sudah dilewati. Masyarakat juga sudah ditemui dan diberi pemahaman. ‘’Program UNDP ini bagaimana memancing kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah lagi,’’ imbuhnya.
Mengenai kesadaran masyarakat yang disebutnya rendah, Zulfikri tak mau disebut tidak berupaya. ‘’Kalau kami sosialisasi sudah sampai capek. Sejak di DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, red) dulu, di kantor lurah, tanda terima sepanjang ruko ada semua. Contoh lagi, spanduk dilarang buang sampah, di situ orang buang sampah. Makanya poinnya kesadaran masyarakat rendah,’’ tutupnya.(yls)
