Breaking News

IDI Riau Gembira PN Pekanbaru Menangkan Gugatan Anggotanya

Pekanbaru | Minggu, 18 November 2018 - 20:20 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau menyambut gembira keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang memenangkan gugatan perdata tiga anggotanya. Ada empat gugatan yang dimenangkan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Arifin Ahmad sebagai tergugat I dan CV Prima Mustika Raya (PMR) tergugat II.

Keempat poin yang dikabulkan tersebut merupakan gugutan pokok penggugat lewat kuasa hukumnya, Firdaus Azis SH MH. Persidang digelar pada Rabu (14/11) di PN Pekanbaru Jalan Teratai. �Kami sambut gembira keputusan PN Pekanbaru. Menurut saya teman sejawat kami ini merupakan dokter terbaik dan keberadaan mereka sangat diperlukan masyarakat Riau. Mereka sudah membantu RSUD dan demi kemanusiaan,� ujar dr Zul Asdi SpB, kemarin.

Untuk itu, IDI berjanji tetap mengawal permasalahan tersebut. Sebab ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia kesehatan Riau. Apalagi masalah ini sudah menjadi perhatian nasional. IDI tidak ingin masalah ini menyebabkan para dokter ketakutan dalam menjalankan tugas.

Menurut Firdaus selaku kuasa hukum, gugatan yang dikabulkan majelis hakim PN Pekanbaru, pertama pihak tergugat diwajibkan membayar utang kepada pihak penggugat sebesar Rp460 juta lebih. Kedua, tergugat diwajibkan membayar bunga kepada penggugat sebesar 18 persen per tahun. Ini terhitung mulai diajukannya gugatan ke pengadilan hingga keluarnya keputusan berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, tergugat wajib membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp1 juta per hari jika terjadi keterlambatan pembayaran sejak ada putusan tetap. Dan keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya peradilan sebesar Rp1.256.000.

Dasar hakim mengabulkan gugatan tersebut antara lain perbuatan pinjam-meminjam alat kesehatan antara dokter dan rumah sakit adalah perbuatan hukum yang sah. Sementara perbuatan RSUD dengan CV PMR yang mengadakan barang terhadap barang yang dimiliki oleh dokter, merupakan perbuatan melawan hukum.

Perkara ini berawal dari kesepakatan pinjam meminjam atau utang piutang antara BLUD RSUD Arifin Achmad dengan dokter. Pada saat itu, tepatnya 2012 sampai 2013, pengadaan barang untuk alat kesehatan (alkes) di RSUD tidak ada.

"Karena di RSUD Arifin Achmad, alkes yang dibutuhkan saat itu tidak ada, maka dengan berbagai janji, dipakailah alkes milik dokter. Pemakaian ini sudah berlangsung bukan sekali dua kali, tapi sudah ratusan kali. Hingga kemudian muncul persoalan hukum," kata Firdaus.(zed)