PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, beserta para kepala daerah di Indonesia dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) akhirnya berhasil. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan DBH Perkebunan Kelapa Sawit untuk 350 daerah penghasil.
Dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu, Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit, yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Di posisi kedua, Sumatra Utara dengan Rp74,86 miliar. Diikuti Kalimantan Barat dengan Rp65,66 miliar.
Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menyambut antusias kabar baik tersebut. Menurutnya itu merupakan perjuangan bersama para gubernur, khususnya daerah penghasil sawit di Indonesia. “Ini bentuk perjuangan kita bersama para Gubernur penghasil sawit di Indonesia,” kata Gubri Syamsuar, Ahad (17/9).
Penyaluran DBH Perkebunan Sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 91/2023 yang Sri Mulyani yang diteken pada 8 September 2023.
Mengacu dari DataIndonesia.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022 dan 2,86 juta hektare atau 19 persen ada di Riau. Dengan begitu Provinsi Riau tercatat provinsi utama penghasil sawit di Indonesia.
Kemudian disusul Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta hektare. Ketiga Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta hektare.
Meski begitu, Syamsuar akan membicarakan kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia. “Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” papar Syamsuar.
Berapa besaran ideal yang harus diterima Riau? Syamsuar mengatakan belum bisa dipastikan. Pasalnya, pusat sendiri tidak pernah melibatkan daerah penghasil soal perhitungan DBH. “Kita belum tahu berapa idealnya karena kita juga tak pernah diajak berhitung, seperti apa dan bagaimana formulanya,” ungkap Syamsuar.
Karena itu, Syamsuar pun mengharapkan pusat lebih terbuka akan DBH ini. Sehingga apa yang sudah diperjuangkan bersama kepala daerah penghasil sawit di soal DBH itu bisa sesuai dengan harapan. “Tapi yang jelas kita harap ada keterbukaan dari pusat. Sehingga daerah pun tahu hitungannya seperti apa. Dengan begitu kita pun dapat mencapai hasil yang kita harapkan,” harap Syamsuar.(sol)
