PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sejak diluncurkan pada Juli 2023 lalu, hingga kini ribuan masyarakat di Kota Bertuah telah memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB).
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru Zaini Rizaldy kepada Riau Pos, Senin (16/10), pihaknya mendata ada sekitar 4.000 lebih warga Pekanbaru yang telah merasakan manfaat dari pelaksanaan UHC atau Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.
Di mana, keberhasilan program UHC dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya yang membutuhkan sehingga membuat animo masyarakat untuk memanfaatkan program jaminan kesehatan tersebut cukup tinggi.
”Ada 4.000 lebih orang yang sudah memanfaatkan program ini. Karena secara regulasinya kita daftarkan itu di BPJS Kesehatan ketika ada yang sakit itu harus 1 KK,” katanya.
Dia menjelaskan program UHC Pekanbaru Bertuah ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pekanbaru dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang aktif secara online, serta bukan merupakan pekerja upah.
Pada momen situasi yang memerlukan perawatan medis, Pemerintah Kota Pekanbaru akan membantu membiayai pengobatan warga yang memenuhi syarat ini, khususnya warga kurang mampu. Proses pelayanan kesehatan dimulai dari tingkat puskesmas, dengan total 21 puskesmas yang tersebar di Pekanbaru.
Apabila ada kebutuhan rujukan, warga akan dirujuk ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, untuk penyakit yang banyak memanfaatkan program JKPB ini di antaranya penyakit ringan hingga berat seperti operasi besar, rawat inap, kompilasi serta ISPA.
”Total dari 1.1 jiwa ini sudah 76 persen peserta aktif BPJS kesehatan di Kota Pekanbaru. Namun sisanya pemerintah daftarkan melalui program UHC Pekanbaru ini atau yang dikenal Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB),” ucapnya.
Sementara itu untuk anggaran UHC di tahun 2024 mendatang, pemerintah kota juga akan menganggarkan sebanyak Rp42 miliar.
”Sekitar Rp42 miliar sampai Rp50 miliar di tahun 2024 akan kami anggarkan karena melihat keperluan dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan program JKPB ini,” tuturnya.(yls)
Laporan PRAPTI DWI LESTARI, PEKANBARU
