(RIAUPOS.CO) - Hearing anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan Guru Bantu (GB) Provinsi Riau yang mengajar di Pekanbaru dan Disdik Kota berlangsung haru.
Dalam menyampaikan aspirasinya, seorang guru terlihat nenitikkan air mata. Dalam pertemuan itu, Laskar Omar Bakrie juga meminta agar Pemko jangan menjadikan mereka sebagai komoditas politik.
Dengan berseragam PNS, ratusan guru bantu yang bertugas di Pekanbaru berkumpul di ruang pertemuan Kantor DPRD.
Mereka berazam ingin mendengarkan keterangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, mengapa uang transpor yang biasanya diterima Rp650 ribu, hingga saat ini belum juga di tangan.
Tepat pukul 15.00 WIB, Senin (16/4), dengar pendapat (hearing) pun dimulai. Seorang guru buntu bernama Ni Nyoman Krisnowati mulai menyampaikan keluh kesahnya. Dia bercerita sudah menjadi guru bantu selama 5 tahun, dengan mengajar di salah satu SD di Pekanbaru. Selama itu pula, Provinsi Riau telah menggajinya Rp1.100.000 per bulannya plus Rp650.000 uang transpor dari Pemko Pekanbaru.
"Jadi dalam lima tahun mengajar kami mendapat honor Rp1.750.000 per bulannya. Herannya, setelah empat bulan tak menerima honor, awal April lalu, kami hanya menerima Rp2.200.000 (dua bulan gaji) tanpa uang transpor," bebernya.
Dia pun mempertanyakan ke mana uang transpor mereka kepada Plt Sekko Pekanbaru yang juga Kepala Disdik Kota, Yuzamri Yakub dan anggota DPRD.
"Saya juga pernah tanyakan kepada Kepala Bidang Keuangan Disdik Kota, Bastian, tentang uang transpor ini. Dan dijawab tidak ada," ucap Nyoman.
Beberapa waktu kemudian, Nyoman menjumpai lagi Bastian. Tujuannya juga sama, mempertanyakan uang transpor guru bantu. "Saat itu Pak Bastian menyatakan uang transpor ada, tapi hanya Rp200 ribu, itupun harus menunggu," bebernya dalam hearing itu.
Sementara guru bantu lainnya, Ahmad Sanusi, mengatakan, uang transpor sudah diterima selama lima tahun. Mengapa sekarang diberhentikan. Padahal, di manapun orang bekerja, gajinya selalu naik. "Kok kami justru berkurang," tanyanya.
Dia berharap, upah yang selama ini diterima tetap dipertahankan, bahkan jika memungkinkan dinaikkan. "Jangan jadikan kami komoditas politik. Kami netral dalam politik. Kami hanya ingin menjadi guru yang baik. Kami juga masuk dengan tes,"sebutnya bersemangat.
Hanya Rp200 Ribu
Kepala Disdik yang juga Plt Sekko Pekanbaru Yuzamri Yakub, mengatakan, tahun ini gaji guru honor honor disamaratakan, GTT dan guru bantu sama-sama mendapatkan honor Rp1.400.000.
"Sebelumnya kita sudah bertanya ke provinsi, bahwa gaji guru bantu Rp1.100.000 dan akan ada penambahan Rp100.000 lagi. Makanya kita berikan transpor Rp200.000," ungkapnya.
Dikatakan, dalam waktu dekat ini guru bantu provinsi akan menerima uang transportasi Rp200.000 per bulan. Jadi untuk Rp650.000, akan kita bicarakan dengan wali kota dan dicarikan jalan keluarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi, mengatakan, DPRD berupaya memaksimalkan kesejahteraan guru. "Namun karena APBD terbatas, maka hak itu berangsur-angsur diberikan. Mengajarlah dengan baik, jangan ikut berpolitik," bebernya.
Usai hearing, pahlawan tanpa tanda jasa ini pulang dengan kecewa. Tak jarang, guru yang ditemui Riau Pos menyebut Disdik tidak adil. "Ini tidak adil. Lima tahun mengajar pendapatan tetap. Kok, tahun ini malah berkurang. Ini seperti dipolitisir. Saat Wali Kotanya Herman Abdullah kami terima transpor Rp650 ribu, kok sekarang berbeda," ungkap Desi, seraya meninggalkan Kantor DPRD Pekanbaru.***
Laporan Rinaldi, Pekanbaru rinaldi@riaupos.co
