PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mengantisipasi banjir dan genangan yang kerap terjadi di musim hujan saat ini, Pemko Pekanbaru gencar melakukan pembersihan drainase dengan cara melakukan pengerukan.
Hal ini diapresiasi kalangan DPRD Pekanbaru. Namun pemko diingatkan agar pembersihan drainase dilakukan secara maksimal, bukan asal-asalan atau di permukaan saja. Namun harus dibersihkan hingga dasarnya sampai sedimen terangkat.
"Itu bagus. Artinya pemko mulai peduli dengan keluhan masyarakat. Kami apresiasi," tutur anggota DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar, kemarin.
"Dan kami minta supaya saat membersihkan drainase itu bersihnya bukan bagian atas saja, akan tetapi diangkat semuanya sampai sedimennya terangkat. Karena memang dari dulu drainase kita tidak berfungsi dengan baik. Ini harus dibersihkan habis dan harus menjadi fokus kita. Baik untuk pembersihan maupun penganggarannya," ungkap Robin menambahkan.
Untuk membantu memudahkan kerja Dinas PUPR Pekanbaru dalam melakukan pekerjaan pembersihan drainase, baik drainase ukuran kecil maupun besar, maka tahun 2023 dianggarkan untuk pembelian alat berat backhoe loader atau ekskavator loader mini.
"Kemarin hearing dengan PUPR, kami (Komisi IV, red) support untuk pembelian alat backhoe loader itu. ini untuk membantu membersihkan drainase ukuran besar, dan yang tidak bisa menggunakan tenaga manusia. Ini harus direalisasikan,’’ ujar Robin yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru ini.
Selain itu juga, usulan untuk pembelian alat itu saja dinilai Robin tidak akan cukup, dan harus juga didukung dengan anggaran yang besar tentunya untuk mengatasi bencana banjir Pekanbaru ini.
"Saat ini porsi untuk penanganan banjir harusnya diperbesar. Yang dianggarakan saat ini Rp11 miliar di APBD 2023. Ini kurang sekali, harus nya tinggi, minimal Rp30 miliar untuk penanganan banjir 2023. Kalau Rp11 miliar gimana caranya itu? Tak akan selesai masalah banjir kita," tuturnya.
Disampaikannya juga, perlu juga didorong dari perilaku masyarakat agar masalah banjir dapat diatasi bersama. Seperti dalam merencanakan pembangunan harus mematuhi aturan yang ada.
"Sekarang kita melihat pembangunan tidak terkontrol dan ada yang menutup drainase. Bangun drainase tapi bak kontrol tidak dibuat, ini juga penyebab dan penyumbang banjir. Maka kita minta PUPR harus tegas, dan berani libatkan OPD terkait untuk penertiban pelanggaran itu. jangan karena ulah berapa orang berdampak luas pada kota Pekanbaru,’’pungkasnya.
Sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi mengungkapkan, genangan air yang kerap terjadi badan jalan akibat tak berfungsinya drainase di kawasan itu.
"Seperti, parit di kiri kanan Jalan Suka Karya itu sampai ke perbatasan Kampar nggak lancar, banyak penyempitan, banyak yang nggak menyambung," ujar Indra Pomi Nasution.
Akibat sering tergenang air ketika musim hujan, kata dia, membuat aspal di badan Jalan Suka Karya mengalami kerusakan. "Jadi akibat drainase ini nggak lancar, sering terjadi genangan di badan jalan kita, sehingga aspal kita itu hancur," ucapnya.
Untuk penanganan jangka pendek, lanjut Indra, pihaknya mulai melakukan pengerukan drainase di Jalan Suka Karya dengan mengerahkan pasukan kuning dan alat berat.
"Kemarin kita dan masyarakat termasuk pasukan kuning sudah bergotong-royong di sana. Kita juga turunkan alat berat supaya lokasi itu bisa terbebas dari banjir," ujarnya.
Sementara itu untuk perbaikan badan Jalan Suka Karya, di tahun ini dilakukan tambal sulam terlebih dahulu dan di 2023 mendatang baru diaspal ulang atau overlay.
"Sesuai arahan Pak Pj, diminta overlay. Kemudian perbaiki parit-paritnya, karena banyak yang nggak nyambung. Kemudian Pak Pj Wako kemarin juga memerintahkan dilakukan pengolahan sampah di kawasan itu," tutup Indra.(gus)
