PEKANBARU (RIAUPOS.CO)) - Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (Apvokasi) Provinsi Riau melakukan audiensi dan diterima Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi di kediaman dinasnya, awal pekan ini. Keduanya sepakat berkolaborasi dalam upaya mengatasi adanya kesenjangan antara dunia pendidikan khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (Iduka).
Gubri Syamsuar menyambut baik dan antusias dengan terbentuknya DPW Apvokasi Riau. Ia meminta Apvokasi Riau dapat memberikan Gubri dan Apvokasi Akan Berkolaborasi kontribusi dan aksi nyata dalam pengembangan pendidikan vokasional di Riau.
Karena sesuai Pergub Riau Nomor 6 tahun 2022, merupakan bentuk keseriusan Pemprov membangun pendidikan vokasional, bahkan telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat antara lain oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dikbudristek dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta Kementrian dalam Negeri RI.
"Sehingga Riau dijadikan percontohan bagi daerah lain terkait dengan regulasi pendidikan vokasi," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Riau Pos, Selasa (13/9).
Dijelaskan, terdapat 21 SMK Negeri dan SMK Swasta di Riau terpilih menjadi role model dan ditetapkan oleh Kemendikbusristek pada Program SMK Pusat Keunggulan (Centre of Excellence) yang merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja.
Program SMK Pusat Keunggulan ini diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan Iduka, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.
Gubernur berharap upaya pengembangan pendidikan vokasional di Riau di dukung oleh seluruh komponen masyarakat, khususnya Iduka. "Kedepan pendidikan vokasional di Riau, khususnya SMK-SMK dapat mengembangkan potensi yang ada di Riau untuk mensuplai sarana produksi (spare part) yang diperlukan oleh industri di Riau, misalnya di industri migas maupun kelapa sawit. Pun demikian dengan siswanya, dapat menyesuaikan dengan kompetensi dan kualifikasi yang ada diperlukan oleh Iduka," ujarnya.
Audiensi DPW Apvokasi Provinsi Riau dipimpin Ketua Muhammad Herwan, Agus Salim SKep MSi sebagai Sekretaris Umum, juga diikuti Dr Dadang Syarif Sihabudin Sahid SSi MSc (Direktur Poltek Caltex Riau), Wakil Ketua II dan H Khaidir Akmalmas, SH, Wakil Ketua III, serta Monalisa, SSi (Wakil Sekretaris I), Bambang Lukmanul Hakim, ST MKom (Wakil Sekretaris I), Armadi, SE ME (Bendahara Umum), H Zulkarnaen Noerdin, SH MH (Dewan Pakar), juga diikuti oleh H Peri Daswandi, SPd MPd (Ketua MKKS SMK Negeri Provinsi Riau), Drs Shofruddin (Ketua MKKS SMK Swasta Provinsi Riau).
Dia menyampaikan kepada Gubernur Riau, DPW Apvokasi Riau 2022–2027 telah terbentuk pada 3 September 2022 lalu dan telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apvokasi dengan SK Nomor 006/SKep/APVOKASI/IX/2022 tertanggal 09 September 2022.
Apvokasi Riau terbentuk didasari atas pemikiran dan tujuan untuk turut serta memberikan kontribusi bagi mengatasi fenomena mis-match lulusan lembaga pendidikan dengan dunia kerja, khususnya dalam menyiapkan SDM yang unggul, kompeten, profesional dan berdaya saing.(egp)
