PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mengurai kemacetan yang kerap terjadi di simpang Jalan HR Soebrantas-Jalan Garuda Sakti-Jalan Kubang Raya, pemerintah pusat berencana membangun jembatan layang (flyover). Rencananya, jembatan layang itu mulai dibangun awal tahun 2024 mendatang.
Menyikapi wacana pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti itu, pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama mengatakan pembangunannya akan menggunakan dana APBN dan pembebasan lahannya wewenang mikian, DPRD Pekanbaru akan tetap mengawal serta memberikan masukan agar pembangunannya terealisasi sesuai harapan.
"Pembangunan ini akan kami kawal bersama. Terlebih lagi flyover ini berada di Kota Pekanbaru dan akan dinikmati masyarakat Kota Pekanbaru. Tentu kita sambut baik dan kita dukung terus agar ada progres positif,” ujar Ginda, Selasa (12/9).
Ginda pun meminta kepada Pemko Pekanbaru agar segera melakukan konsolidasi pembebasan lahan. Jangan malah nanti menjadi penghambat pembangunan. Apalagi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kecamatan, ada beberapa titik lagi lahan yang masih terkendala.
Sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Pekanbaru, lanjut Ginda, keberadaan flyover Garuda Sakti sudah semestinya ada. Karenanya, ia mengharapkan tahun 2024 nanti tidak ada lagi alasan menunda pembangunannya. Harus terealisasi dan terus ada progres peningkatannya.
"Kita harapkan, jangan sampai masih adanya kendala pembebasan lahan, yang menjadi penghambat progres pembangunan flyover. Kita optimis masalah pembebasan lahan ini akan tuntas tahun ini. Sehingga awal tahun 2024 pembangunan sudah bisa dimulai. Apalagi ini sudah direncanakan sejak lama,” ungkapnya.
Selain itu, Ginda juga mengingatkan masyarakat selain mendukung pembangunan, juga bersiap-siap akan adanya pengalihan arus lalu lintas saat pembangunan nanti.
"Karena pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat banyak, kami minta masyarakat bersabar. Kami yakin, akan jauh lebih bagus perkembangan Panam setelah adanya flyover,” ucap politisi Gerindra itu.
Sesuai siteplan, pembangunan flyover Garuda Sakti dibangun satu arah dan dua jalur, dari Pekanbaru menuju Bangkinang dan sebaliknya. Berdasarkan NJOP, biaya pembangunannya menelan anggaran Rp100 miliar.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau M Arief Setiawan menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan melalui APBD Riau 2023 sebesar Rp5,3 miliar. Hanya saja, dari rencana awal pembangunan flyover ini sepanjang 400 meter, anggaran pembebasan lahan yang disiapkan sekarang Rp5,3 miliar itu, tidak cukup.
"Dengan anggaran yang ada tersebut, pembebasan lahannya hanya untuk 250 meter. Makanya DED yang kita buat awal itu 400 meter, diperpendek saja jadi 250 meter. Karena pembebasan lahan sepanjang 400 meter, memerlukan anggaran cukup banyak. Karena itu, kami minta hitung ulang lagi,” paparnya.(gus)
