PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Pak Ogah di Kota Pekanbaru makin menjamur. Hampir di setiap persimpangan jalan yang terpasang alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL). Mereka meminta uang kepada pengendara yang melintas.
Melihat fenomena tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Sosial (Dissos), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP mengadakan penjaringan atau penjangkauan terhadap para PMKS dan Pak Ogah yang terlihat beraksi di sejumlah badan jalan di Kota Pekanbaru.
Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Idrus kepada Riau Pos, Selasa (11/4) mengatakan, pihaknya kerap mendapatkan laporan terkait menjamurnya PMKS dan juga Pak Ogah yang ada di Kota Pekanbaru. Khususnya jelang Hari Raya Idulfitri, para PMKS dan Pak Ogah mulai menjamur sehingga jumlahnya dua kali lipat dari sebelum Ramadan.
Lanjut Idrus, pelaksanaan penjangkauan dilakukan pada Senin (10/4) sore bersama tim gabungan dari Dissos, Satpol PP dan Dishub yang turun langsung ke lokasi bersama dalam rangka penertiban gepeng khususnya di jalan raya dan lampu merah.
Tim juga menyasar sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya gepeng dan PMKS yang kerap meresahkan masyarakat.
''Memang selama ini kami tetap turun ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Ini alhamdulillah karena kami turun bersama maka hasilnya maksimal. Ada puluhan yang kami jaring dan dibawa ke Kantor Satpol PP,'' ucapnya.
Dikatakan Idrus lagi, dalam kegiatan penjangkauan bersama ini tim berhasil menjaring sebanyak 4 orang pak ogah serta 15 PMKM yang merupakan gepeng yang terjaring di sejumlah badan jalan protokol di Kota Pekanbaru.
Selain itu, kedepan tim gabungan juga sudah berkomitmen untuk melakukan razia setiap harinya. Ada rencana membentuk empat tim yang turun razia. Mereka terdiri dari 10 petugas, tiap timnya menyebar setiap titiknya.
''Maka kami tak henti razia bersama tim gabungan. Kalau perlu pagi, sore dan setiap magrib, karena masih kucing-kucingan juga. Di saat kita razia mereka menghilang, saat kita pergi mereka muncul lagi,'' jelasnya.
Pihaknya terus berupaya agar pengemis yang terjaring dimasukan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.
''Untuk yang telah terjangkau dalam kegiatan ini kita lakukan pendataan dan surat perjanjian agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan meminta-minta kepada masyarakat. Selain itu kita juga akan carikan solusi, bagi mereka yang benar-benar miskin akan disalurkan bantuan, kalau belum terdata di DTKS akan didata agar mendapat bantuan dari pemerintah pusat,'' tegasnya.(yls)
Laporan PRAPTI DWI LESTARI, Kota
