PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengadaan bantuan sapi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), kepada 269 kelompok peternak di kabupaten/kota se-Riau pada tahun 2022 tidak dapat terealisasi 100 persen. Hal ini dikarenakan saat proses penyaluran bantuan terkendala akibat adanya wabah.
Kepala Dinas PKH Riau Herman mengatakan, pada saat pihaknya mulai menyalurkan bantuan sapi tersebut pada awal tahun 2022 terdapat wabah Lumpy Skin Disease (LSD) serta Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sehingga pemerintah melarang keluar masuk hewan ternak di daerah wabah.
Meski demikian, Herman memastikan proses pengadaan sapi tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Di mana, dalam pengadaan sapi bantuan berjenis sapi Madura tersebut pihaknya mendapat pendampingan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Riau.
"Jadi pengadaan sapi ini kami meminta pertimbangan hukum Asdatun Kejati Riau. Mulai dari ekspose perencanaan hingga kontrak sampai dengan pemutusan kontrak. Artinya semua tahapan sudah kami lakukan sesuai prosedur, karena dengan adanya pendamping itu kami sangat terbantu," kata Herman, Senin (2/10/2023).
Herman menyampaikan, pengadaan sapi tersebut saat itu dimenangkan oleh PT Karya Master Indonesia (KMI). Namun karena, perusahaan ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka pihaknya memutuskan kontrak setelah adanya penambahan waktu.
"Kegagalan proyek sapi ini karena adanya wabah LSD pertama di Indonesia pada bulan Februari 2022. Sehingga beberapa kabupaten yang tidak bisa tersalurkan sapinya saat itu. Kemudian muncul lagi penyakit PMK," sebutnya.
Saat itu, lanjut Herman, hanya dua kabupaten saja yang tidak terkena wabah LSD, yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kuantan Singingi (Kuansing). Untuk dua kabupaten ini PT KMI menyalurkannya 100 persen.
Setelah itu, muncul sejumlah regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkait larangan transportasi hewan ternak dari luar daerah. Sehingga kondisi ini membuat PT KMI sulit mendistribusikan Sapi Madura dari Jawa Timur ke Riau.
"Meski kontrak ini kami putus, namun pihak pemenang tender tidak melakukan somasi. Artinya, secara administrasi masalah ini sudah teratasi," ujarnya.
Herman menambahkan, atas kondisi itu penyaluran sapi hanya bisa dilakukan kepada 89 kelompok di Kuansing dan Rohil dengan total sapi 612 ekor. Dengan begitu, masih ada 180 kelompok atau yang belum menerima bantuan atau 1.271 ekor dari total bantuan 1.883 ekor.
"Kami bersama DPRD Riau tetap berusaha kembali mengadakan bantuan sapi pada tahun depan. Dan jika disetujui, maka daerah yang belum mendapatkan bantuan akan jadi prioritas," sebutnya.
Laporan: Soleh Saputra
Editor: Edwar Yaman
