KOTA (RIAUPOS.CO) - Badan Pengelolah Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Pekanbaru akan mencairkan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) PNS paling lambat besok, Jumat (8/6). Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mengajukan usulan gaji ke-14 ke BPKAD. Sebab, masih ada OPD yang belum mengajukan padahal libur Idul Fitri tinggal dua hari kerja lagi.
"Kami minta OPD segera mengajukan ke kami untuk gaji 14 ini. Jika tidak diusulkan otomatis kita sulit untuk mencairkannya,” kata Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Alek Kurniawan kepada Riau Pos, Rabu (6/6).
Terkait berapa jumlah OPD yang sudah mengajukan, Alek mengaku lupa karena berkasnya ada dikantor. “Yang jelas kami akan cairkan paling lambat hari Jumat (8/6). Sebab hari Jumat hari kerja terakhir,” sebutnya.
Sedangkan untuk tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemko Pekanbaru, kata Alek, berdasarkan PP 18 dan 19 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa THR untuk THL tidak dibebankan dalam APBD. “Apalagi status THL ini diangkat oleh kepala OPD bukan status dari wali kota. Memang sebenarnya sudah kami anggarkan. Tetapi karena kebijakan pusat berdasarkan PP tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.
Solusinya, kata Alek, diserahkan kepada kepala OPD masing-masing. “Sedangkan kami di BPKAD untuk THL kami menyisihkan gaji kami untuk THR mereka dan pegawai kami sangat setuju,” sebutnya.
Sebelumnya, Sekko M Noer pernah mengatakan, pemko sedang mencari uang sebesar Rp65 miliar untuk memenuhi keperluan THR ASN dan akan dicairkan pada hari Kamis dan Jumat (7-8/6). Bahkan konsekuensi karena tidak dianggarkan, maka uang kegiatan pembangunan yang dipakai untuk pembayaran THR.
“Serba salah untuk membayarkan THR bagi ASN. Sebab berdasarkan surat perintah tentang intruksi pembayaran gaji le-13 dan THR tidak disertai dengan dana dari pusat. Tapi, kami sudah berembuk dengan Plt Wali Kota Pekanbaru. Kami tetap cari uang untuk membayarkan THR ini,” kata M Noer, Senin (4/6). Karena THR yang dibayarkan tidak termasuk dalam anggaran, maka akan berdampak pada berkurangnya kegiatan di Pemko Pekanbaru ke depannya.
“Karena dana mana lagi, dana itu-itu aja yang kita putar. Jadi, konsekuensinya adalah kegiatan pembangunan dan kegiatan lain akan berkurang,” tutup M. Noer.(tya)
