PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah disahkannya APBD 2023, kalangan DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemko Pekanbaru dapat memaksimal program yang benar-benar menyentuh langsung masyarakat. Seperti program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) berbasis masyarakat yang perlu ditingkatkan.
Hal ini disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru Hj Arwinda Gusmalina ST yang menegaskan ini menjadi program kerja bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Pekanbaru.
Diungkapkannya, anggaran Dinas Perkim untuk 2023 itu disahkan sebesar Rp127 miliar. Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan aksebilitas pelayanan dasar yang difokuskan kepada program pembangunan dan pengembangan perumahan dan lingkungan sehat.
"Tentu melalui kegiatan P2P berbasis masyarakat dan juga stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, gorong-gorong, dan drainase, serta program pokok lainnya," tuturnya.
Program lingkungan sehat perumahan, misalkan, ditambahkannya, melalui kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, serta kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum, penyediaan sarana dan prasarana air limbah, teknik pengelolaan air limbah dan pengelolaan IPAL.
Selanjutnya, peningkatan program kawasan permukiman dan program pemberdayaan komunitas perumahan itu, disebutkan melalui kegiatan penataan, pemugaran dan peremanaan pemukiman kumuh, serta kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.
Di bidang pembangunan infrastruktur, disebutkannya, sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, melihat Kota Pekanbaru terus berkembang pesat dan menjelma menjadi kota yang luar biasa dalam dekade 10 tahun terakhir.(gus)
