(RIAUPOS.CO) - Seluruh pasar rakyat milik pemerintah tidak akan lagi dikelola dan menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP). Pasalnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT mengatakan, penyerahan ini tujuan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Karena dengan dikelola BUMD akan lebih efektif dan efesien ketimbang dikelola Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
Selain itu disampaikannya, UPTD di bawah DPP Kota Pekanbaru yang saat ini menjalankan serta mengoperasikan pasar rakyat dinilai sudah tidak cocok, sebab menyangkut aset pemerintah yang bergerak dibidang dunia usaha.
“Ini tidak cocok dikelola UPTD dan birokrat. Mesti dikelola entreprenuer dan berjiwa wirausahawan, supaya lebih baik lagi,” ujar Firdaus kepada Riau Pos, Kamis (4/7).
Dengan demikian, sebut orang nomor satu di Pekanbaru, pihaknya akan menunjuk BUMD yang ada atau mendirikan BUMD baru yang nanti secara khusus mengelola pasar rakyat pemerintah. Di antaranya, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh Jalan Sultan Syarif Kasim, Pasar Tengku Kasim, Pasar Palapa, Pasar Higienis, Pasar Agus Salim, Pasar Cikpuan, Pasar Pagi Panam.
“Ada sekitar tujuh pasar milik kita, diserahkan dan dikelola BUMD,” paparnya.
Selain itu, sambung Firdaus, tidak hanya pasar rakyat milik pemerintah. Pihaknya juga akan menyerahkan kembali pengelolaan sarana angkutan umum massal (SAUM) ke BUMD. “Pengelolaan bus TMP (Trans Metro Pekanbaru, red) juga kita serahkan ke perusahaan daerah,” sebut Wako.
Penyerahan ini supaya pengelolaan bisa berjalan lebih baik dari yang sekarang dan diharapkan, dapat mengurangi subsidi yang diberikan Pemko Pekanbaru. “Intinya peningkatan pelayanan. Kalau ini dikelola secara baik, maka subsidi diharapkan dapat berkurang,” tutupnya.(gem)
Laporan RIRI RADAM, Kota
