KOTA (RIAUPOS.CO) -- Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru yang tak sanggup untuk membiayai semua rencana pembangunan, dana bantuan pusat jadi solusi yang dikejar jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di jajaran pemko diminta proaktif mengejar dana pusat demi terwujudnya infrastruktur dasar meliputi jalan, listrik, irigasi dan transportasi (jalita).
Kabag Humas Setdako Pekanbaru Masirba H Sulaiman kepada Riau Pos, Kamis (4/4) mengatakan, Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menekankan hal ini pada seluruh jajarannya. ’’Ini demi percepatan pembangunan terutama empat komponen dasar yang diminta oleh pemerintah, yakni jalita. Tanpa kita menguasai empat komponen ini, artinya kita tidak mungkin berbicara percepatan. Pak Wali menyinergikan program pemerintah nasional untuk membuka daerah terisolasi,’’ paparnya.
Di Pekanbaru saat ini sebutnya salah satu proyek nasional yang sedang berjalan adalah jalan tol Pekanbaru-Dumai. Sebagai pendukung, Pemko Pekanbaru kini menggesa pembukaan akses menuju ke sana. ’’Akses jalan yang kita bangun menuju ke jalan tol Pekanbaru-Dumai. Ini perlu infrastruktur. Terbuka peluang ketika status jalan setelah dibangun kita tingkatkan. Contoh jalan 70 di depan Kantor Wali Kota di Tenayan, itu akan kita serahkan ke pemerintah pusat untuk jadi jalan nasional,’’ urainya.
Dengan jalan yang berada di bawah pemerintahan pusat, maka segala keperluan terkait jalan itu nantinya akan bersumber dari APBN. ‘‘Nanti akan terbuka jalan tol Pekanbaru-Jambi, lalu tol Pekanbaru-Sumbar. Kita mengeluarkan biaya minimal dari APBD untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN sebesar mungkin,’’ jelasnya.
Contoh lain disampaikannya rencana pembangunan jembatan Siak V dan Siak VI. ’’Hari ini juga digesa bantuan untuk jembatan Siak V dan Siak VI. Kami harapkan pembebasan jalannya dari APBD, aksesnya ke jalan tol APBN. Karena kalau bertumpu dari APBD tidak bisa karena perlu biaya besar,’’ imbuhnya.
Dengan berbagai rencana pembangunan ini, Irba menyebut wako meminta berbagai OPD aktif. ‘’Pak Wali minta OPD aktif. Misalnya pada Kadis Pertanahan untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan. Untuk program pusat yang memerlukan biaya, bisa dicocokkan dengan APBD Pekanbaru yang kita tidak bisa menanggung 100 persen,’’ sebutnya.
Empat komponen infrastruktur dasar di atas adalah syarat wajib jika ingin menarik investor menanamkan modal di Pekanbaru.
’’Kalau kita tidak punya bargaining dalam investasi. Bagaimana bicara kawasan industri kalau jalan tidak dimiliki, kalau airnya tidak tahu dari mana, Alhamdulillah hari ini Riau bertambah lagi masuk dalam program nasional. Dapatnya kita 275 MW pembangkit listrik bertenaga gas. Inikan suatu kemajuan, Pak Wali tiap hari menanyakan report ini ke instansi teknis,’’ urainya.(ade)
(Laporan M ALI NURMAN, Kota)
