PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru akan ditutup sementara waktu. Hal ini karena adanya libur nasional dan cuti bersama pada Kamis (1/6) dan Jumat (2/6). MPP Pekanbaru akan kembali dibuka Senin (5/6) mendatang.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Akmal Khairi, Kamis (1/6), penutupan pelayanan sementara seiring libur bersama Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023 dan cuti bersama Hari Raya Waisak 2567 BE pada tanggal 2 Juni 2023.
"Karena sudah ada edarannya terkait libur dan cuti bersama, maka untuk sementara pelayanan mengikuti. Hari Kamis dan Jumat libur nasional dan cuti bersama. Sabtu dan Ahad libur akhir pekan. Untuk itu, pelayanan kami buka lagi mulai 5 Juni mendatang," ucapnya.
Ia menyampaikan, pascaterbakarnya gedung utama beberapa waktu lalu, pelayanan perizinan dan non-perizinan di MPP Pekanbaru sudah kembali normal. Masyarakat bisa mengaksesnya di gedung C MPP atau tepatnya di sebelah kiri gedung utama MPP yang terbakar.
Ia mengatakan, percepatan pemulihan pelayanan publik pascakebakaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Jadi kemarin kami dikunjungi salah satu Deputi Pelayanan Kemenpan RB. Beliau melihat keberadaan MPP, mereka juga merasa kaget dan heran, ternyata Pekanbaru tak seperti yang dibayangkan. Pelayanan sudah ada pasca-kebakaran dan sama dengan kabupaten lain," ujarnya.
Meskipun terkena musibah kebakaran, namun MPP tidak kalah dengan kabupaten/kota lain. Sebelum gedung utama terbakar, MPP punya sarana dan prasarana yang luas, bahkan, yang terlengkap dan terbaik, sehingga saat ini pihaknya terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Lebih lanjut Akmal menjelaskan, untuk saat ini sudah ada 20 tenan pelayanan yang bergabung di
Gedung C MPP dan ini sudah full. Puluhan tenan tersebut di luar dari DPMPTSP dan Disdukcapil.
"Kami akan berangsur membuatkan pelayanan seperti digitalisasi yang mana masyarakat tak lagi harus datang ke MPP. Sekarang inikan sudah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk sistem pelayanan agar ke digitalisasi. Tapikan masyarakat Pekanbaru heterogen, ada yang bisa gunakan IT dan tidak, jadi ini keterbatasan kami juga. Tapi kami akan berupaya bagaimana ke depannya kami akan buatkan pelayanan ini digitalisasi, sehingga bisa dimana saja berurusan," tuturnya.(ayi)
