PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP sudah mengambil ancang-ancang prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2023 mendatang. APBD disebut fokus untuk masyarakat dengan beberapa terobosan baru.
"Kita inginnya 2023 konsepnya APBD masyarakat. Pertama," ungkap Pj Wako Pekanbaru akhir pekan lalu.
Dia mengaku cukup kecewa dengan kondisi saat ini. Di mana banyak insentif dan bantuan untuk masyarakat tidak terakomodir secara maksimal di APBD Pekanbaru tahun 2022. "Kami kesalkan ada insentif RT/RW tidak terbayarkan. Posyandu belum terbayarkan. Sementara, ini orang-orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," kata Muflihun.
Kondisi ini, kata dia membuat pemerintah berjarak dengan masyarakat. "Saya melihat Pemko Pekanbaru sudah berjarak dengan masyarakat. Pemko tak lagi
menyentuh masyarakat. Makanya, saya membuat program tahun depan," tuturnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diuraikannya, pertama akan meluncurkan program Dokter Siaga 24 Jam di setiap Puskesmas mulai Oktober 2022 nanti. Selain itu, ada beberapa program yang dicanangkan Pemko Pekanbaru pada tahun depan.
"Melalui program dokter siaga 24 jam ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Dokter ini akan datang ke rumah warga yang sakitnya ringan. Tidak perlu ke puskesmas," ucapnya.
Program kedua yaitu bantuan bagi warga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Pemko Pekanbaru akan memberikan bantuan Rp1 juta kepada ahli waris. Program ini akan dianggarkan pada APBD 2023.
"Agar pihak keluarga dapat merasakan bantuan pemerintah. Ahli waris bisa memanfaatkan bantuan ini untuk sejumlah keperluan yang diperlukan," kata dia.
Program ketiga yakni, beasiswa bagi masyarakat. Walaupun dikatakan Muflihun, jumlah beasiswa yang diberikan masih terbatas karena kondisi keuangan.
Ia menyebut, pemerintah kota mencoba kembali memunculkan rasa kedekatan terhadap masyarakat. Karena kondisi saat ini ia menilai masyarakat dan pemerintah mulai apatis, atau acuh tidak acuh.
Sementara pemerintah kota membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menjalankan sejumlah program. "Inilah kejadian yang harus kita kembali ubah. Ketika masyarakat tidak lagi peduli dengan pemerintah, otomatis program pemerintah tidak bisa terlaksana dengan baik di tengah masyarakat," tegasnya.
Juga pihaknya kini juga akan menginisiasi atas masukan masyarakat, akan dianggarkan honor untuk kepala dan guru rumah tahfiz. ”Artinya lebih banyak kita sentuh ke masyarakat. Memang tidak besar, tapi ada kita anggarkan. Karena kita tahu semua, kita ini minus APBD. Berbeda kalau APBD kita normal. Tunda bayar kita banyak, sampai Rp200 miliar,” tutupnya.(ali)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
