JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memotong atau menghilangkan skema ponzi dalam pengelolaan dana haji. Nilai manfaat atau hasil investasi dana haji harus dikembalikan kepada calon jemaah haji (JCH) secara personal. Bukan bersifat kolektif dan sebagian digunakan untuk mengongkosi pemberangkatan jemaah tahun berjalan.
Sorotan adanya skema ponzi dalam pengelolaan dana haji itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh dalam diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Senin (30/1).
Dalam salah satu butir rekomendasi yang dia buat, tertera jelas adanya skema ponzi dalam pengelolaan dana haji. ''Memotong dan menghilangkan mekanisme ponzi dalam pengelolaan dana haji,'' kata Asrorun membacakan usulan perbaikan pengelolaan dana haji dari perspektif keagamaan.
Dia menegaskan skema ponzi sudah terlanjur berjalan. Sehingga pemerintah, dalam hal ini BPKH, harus berani melakukan cut off sistem pendistribusian nilai manfaat atau hasil investasi dana haji yang berjalan selama ini.
Asrorun menegaskan nilai manfaat itu harus dikembalikan kepada tiap-tiap JCH yang sudah membayar setoran awal penyelenggaraan haji. ''Jangan sampai menzalimi jemaah. Laa tazlimuna wala tuzhlamuun,'' sambungnya. Dia mengatakan dengan adanya sistem virtual account seperti saat ini, BPKH cukup mudah melakukan identifikasi masing-masing JCH , termasuk dalam membagikan nilai manfaat tersebut.
Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menjelaskan kepemilikan dana haji yang dibayarkan tiap-tiap jemaah bersifat personal atau individu. Termasuk nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji, juga harus didistribusikan secara personal. Sementara menurut dia, yang berlaku saat ini bersifat kolektif.
Seluruh jemaah yang berangkat haji tahun ini, menerima besaran subsidi atau nilai manfaat yang sama. Padahal di antara jemaah itu, bisa jadi lama mengantrenya berbeda-beda. Kok bisa mereka mendapatkan subsidi sama? Ini yang menjurus pada skema Ponzi. Supaya bisa mendapatkan nilai subsidi yang sama, mereka menggunakan nilai manfaat calon jemaah yang masih mengantre.
Selain itu, skema Ponzi juga muncul dari penggunaan nilai manfaat yang kolektif atau campur aduk. Nilai manfaat dari dana haji calon jemaah yang baru masuk atau mendaftar, ikut tersedot untuk ongkos subsidi keberangkatan jemaah yang berangkat. Begitu seterusnya, selama tidak ada pembagian nilai manfaat yang sepenuhnya bersifat personal atau individual.
Jika sistem pengelolaan dana haji tidak dibenahi, malpraktik yang berlangsung selama ini terus berjalan. Dia menegaskan bukan calon jemaah haji yang melakukan malpraktik. Dia juga mengatakan dalam misi penyelenggaraan haji, pemerintah bukan bertugas sebagai biro travel.
Pada prinsipnya Asrorun mengatakan, dana haji yang terkumpul boleh dikelola. Pengelolaannya bisa dilakukan secara kolektif. Selain itu dia menegaskan tidak ada salahnya negara memberikan subsidi kepada calon jemaah haji. Meskipun dalam konteks pengelolaan haji di Indonesia, subsidi berasal dari pengelolaan dana jemaah sendiri. Adanya subsidi tersebut tidak membatalkan pelaksanaan ibadah haji, terkait adanya ketentuan istitha’ah.
Asrorun menegaskan bahwa istitha’ah adalah syarat wajib berhaji. Istitoah bukan menjadi syarat sah berhaji. Jadi ketika ada subsidi dalam pembayaran biaya haji, kemudian jemaah menjadi mampu dan diringankan, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah rukun Islam kelima tersebut.
Dalam kesempatan yang sama anggota BPKH Indra Gunawan mengatakan sejak 2018 lalu, mereka sudah membagikan hasil investasi dana haji ke virtual account masing-masing calon jemaah. Pada 2018 lalu nilai hasil investasi yang dimasukkan ke virtual account sebesar Rp800 miliaran. Terakhir pada 2022 lalu hasil pengelolaan dana haji yang dimasukkan dalam virtual account calon jemaah sebesar Rp2,1 triliun.
Indra tidak menjawab secara tegas, apakah nominal virtual account itu benar-benar ada uangnya atau sekadar tempelan. Pasalnya ketika ada calon jemaah haji meninggal atau batal, yang kembali hanya uang pendaftaran sebesar Rp25 juta. Nilai manfaat hasil pengelolaannya tidak diberikan.
Untuk itu Indra menyarankan jemaah tidak menarik uangnya. Kalaupun calon jemaah meninggal, nomor porsinya dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara jika uang setoran awal ditarik, maka akan berdiri di antrean paling belakang kembali.
Perlu diketahui saat ini berlaku aturan baru soal mewariskan nomor porsi tersebut. Aturan yang lama nomor porsi antrean haji bisa diwariskan ketika calon jemaah bersangkutan sudah dinyatakan masuk dalam porsi berangkat tahun berjalan.
Tetapi di aturan yang baru, calon jemaah yang belum masuk porsi pemberangkatan alias masih mengantre, bisa diwariskan nomor porsinya. ''Ahli warisnya ditentukan siapa, supaya tidak hilang nomor porsi hajinya,'' katanya.
Verifikasi Daftar Nama JCH
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Riau terus mempersiapkan tahapan keberangkatan jemaah calon haji (JCH). Sembari menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat, Kemenag Riau mengajak Kemenag di kabupaten/kota untuk memverifikasi daftar nama JCH.
Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Riau, Syahrudin mengatakan, setiap Kemenag di daerah bisa memperkirakan JCH yang masuk daftar tunggu keberangkatan musim haji tahun 2023. “Terkait dokumen (jadwal penyerahan paspor) belum ada instruksi dari pusat. Yang sekarang dilakukan daerah adalah memverifikasi daftar nama jemaah calon haji yang diperkirakan akan berangkat tahun 2023 ini,” ujar Syahrudin.
Ditambahkan Syahrudin, sekarang ini pihak Kemenag di daerah termasuk di Riau sedang menunggu kepastian ketetapan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Diharapkan dia, usulan biaya haji tersebut bisa segera ditetapkan sehingga JCH bisa lebih cepat mengetahuinya.
Sekarang ini, banyak JCH yang datang ke kantor Kemenag setiap daerah untuk mendapatkan informasi terbaru tentang biaya haji tersebut. “Mengenai BPIH masuk dalam usulan dan sedang dikebut sekarang. Mudah-mudahan 13 Februari sudah rampung pembahasannya,” tambahnya.
Penetapan biaya haji tidak hanya ditunggu-tunggu setiap jemaah, namun pihak Kemenag kabupaten/kota di Riau mengharapkan yang sama. Hal itu seperti diungkapkan Kepala Kemenag Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi. “Kita masih menunggu hasil finalisasi rapat Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI, tentang BPIH,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab menjelaskan soal perkembangan penetapan ongkos haji 2023. Dia mengatakan saat ini tim sedang berada di Saudi untuk melihat langsung harga-harga layanan haji di sana.
Dia mengakui bahwa usulan biaya haji yang disampaikan Kemenag ke DPR memicu polemik di masyarakat. Sebab dalam usulan tersebut, biaya haji yang ditanggung jemaah mencapai Rp69 juta lebih. Mujab menegaskan, pembahasan biaya haji itu masih terbuka lebar. Kemenag bersama DPR akan rapat dan membahas ulang usulan tersebut.(ilo/wan/tyo/jpg)
