JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan skenario terburuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah penyelenggaraan haji yang digelar mulai Juni nanti ditunda atau berjalan normal di tengah ancaman wabah Covid-19.
Menag Fachrul Razi mengatakan sudah menyiapkan dua skenario untuk mengantisipasi penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah memastikan tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan penyelenggaraan haji berada di tangan pemerintah Arab Saudi. "Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji," katanya, kemarin (27/3).
Termasuk situasi terkini di mana Pemerintah Arab Saudi melakukan lockdown untuk wilayah Makkah, Madinah, serta Riyadh. Fachrul menuturkan Kemenag sudah menyiapkan mitigasi jika pelaksanaan haji tahun ini dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jamaah calon haji (JCH)," kata mantan Panglima TNI itu. Dia menuturkan sampai saat ini Kemenag tetap membuka masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Data terkini sudah ada 83 ribu lebih jamaah haji reguler melunasi BPIH. Sesuai ketentuan Kemenag penyelenggaraan haji dimulai pada 25 Juni, yakni jamaah masuk asrama haji. Kemudian pada 26 Juni JCH mulai diterbangkan menuju Arab Saudi.
Dia lantas menuturkan sejumlah kebijakan layanan haji di tanah air yang baru, terkait wabah Covid-19. Di antaranya adalah meniadakan manasik haji konvensional karena memicu kerumuman orang. Kemudian pembekalan petugas haji yang biasanya terpusat di asrama haji juga diganti secara online.
Sementara itu untuk pengadaan layanan haji di Arab Saudi terus dilanjutkan. Seperti pencarian hotel, katering, dan transportasi. Hanya saja Pemerintah Arab Saudi tidak mau menerima bayaran kontrak layanan terlebih dahulu.(wan/jpg)
