JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyaluran subsidi energi tepat sasaran terus didorong. Salah satunya melalui pembelian elpiji 3 kg bagi masyarakat. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, saat ini tengah dilakukan uji coba kebijakan pembelian elpiji 3 kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
‘’Masih melanjutkan uji coba (pembelian elpiji 3 kg pakai KTP, red). Kami sedang menyinkronkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),’’ ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), Ahad (25/12).
Irto menjelaskan, data P3KE itu akan diinput ke dalam web based subsiditepat milik Pertamina. Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun menggunakan QR Code. Dengan begitu, pembelian seperti biasa tetap bisa dilakukan.
‘’Membeli seperti biasa, cukup menunjukkan KTP-nya. Bagi yang sudah masuk database P3KE bisa lanjut membeli. Bagi yang datanya belum masuk, maka data yang bersangkutan akan di-update dan langsung bisa membeli seperti biasa,’’ jelas Irto.
Hal itu, lanjut Irto, sebetulnya sudah berjalan. Namun, selama ini pencatatannya bersifat manual, dibantu dengan log book di masing-masing pangkalan. Harapannya, proses digitalisasi data pembelian bisa cepat rampung.
Dia memerinci, saat ini telah dilakukan uji coba di kecamatan yang tersebar di beberapa kota. Di antaranya yakni kecamatan di Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram. Di mana uji coba itu berlangsung untuk pembelian di pangkalan resmi Pertamina.
Dari uji coba tersebut diketahui, rata-rata sebagian besar masyarakat membeli 1 hingga 4 tabung elpiji 3 kg per bulan.
Nantinya, kebijakan itu akan diimplementasikan di tahun depan. Meski Irto belum memastikan kapan tepatnya implementasi kebijakan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP akan di-launching.
‘’Tahun depan akan kita roll out secara bertahap. Kapan implementasi kebijakannya masih dikoordinasikan dengan regulator terkait,’’ katanya.
Terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, kebijakan pembelian elpiji 3 kg dengan KTP wajar jika hal itu diperlukan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan agar pemberian subsidi kepada masyarakat harus tepat sasaran.
Dia pun mengakui, data yang ada saat ini belum cukup optimal.
‘’Kita harus akui memang data kita hari ini agak kurang ideal. Maka, Pertamina mengharuskan menggunakan KTP itu juga baik. Agar orang menggunakan subsidi gas itu orang-orang yang memerlukan,’’ ujarnya baru-baru ini.
Legislator Dapil Jawa Tengah VI itu menilai, yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa semua bentuk subsidi bisa diterima oleh yang berhak mendapatkannya.
‘’Apapun itu baik subsidi energi, bantuan langsung tunai (BLT), maupun program keluarga harapan (PKH) yang diberikan ke rakyat itu harus jelas sasarannya dan harus tepat sasarannya bagi yang membutuhkan,’’ katanya.(dee/jpg)
