JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan, daripada digunakan untuk pelatihan, lebih baik triliunan rupiah anggaran program Kartu Prakerja diperuntukkan Program Surya Nusantara 1GWp di rumah tangga 450VA dan 900VA. Selain dapat menekan subsidi listrik dalam jangka panjang, efek nyata dari program ini adalah penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung hingga 30 ribu orang per tahun.
Dalam sebuah seminar baru-baru ini, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, Covid-19 menimbulkan pelemahan ekonomi. Pembatasan aktivitas yang berlangsung di banyak tempat menurunkan permintaan PLTS untuk segmen rumah tangga (sebesar 50-100 persen) serta komersial dan industri (C&I) (antara 50-70 persen).
"Dari survei kami, sebagian besar EPC mengatakan outlook enam bulan ke depan masih negatif. Jadi, belum ada order baru untuk skala rumah tangga. Sepertinya semuanya menahan, tidak belanja dulu untuk hal-hal yang nonesensial," kata Fabby.
Sementara itu, penurunan permintaan PLTS atap untuk segmen C&I lebih rendah, karena memang ada proyek yang sudah disiapkan sebelum pandemi. Meski begitu, memasuki Maret 2020, agaknya beberapa proyek terpaksa ditunda karena perusahaan menghitung kembali cash-flow mereka.
"Penguatan dolar menyebabkan kenaikan capex (capital expenditure), sehingga perhitungan keekonomian dalam hal pengembalian investasi itu naik 1-2 tahun dari perhitungan awal," imbuh Fabby.
Di samping karena fluktuasi kurs, terkendalanya proyek-proyek PLTS atap segmen C&I dikarenakan gangguan supply-chain dari Cina. Para EPC mengalami kendala pengiriman. Barang yang diorder sejak Januari belum bisa dikirim, karena memang kapasitas pelabuhan di Cina belum pulih.
"Logistik masih terganggu, apalagi Cina memprioritaskan pengiriman perangkat penanganan Covid-19," lanjut Fabby.
Melihat hal tersebut, Fabby menilai pemerintah perlu melakukan intervensi. Menurutnya, Program Surya Nusantara dapat menjadi strategi green recovery pada Q2-2020 dan setelah pandemi Covid-19.
Apalagi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan 30 persen atap bangunan pemerintah ditutup PLTS. Fabby melihat, program ini bisa dicoba tahun depan dengan melakukan bulk procurement.
Lebih lanjut, Fabby juga melihat pemerintah punya program Kartu Prakerja untuk mengatasi masalah tingginya pengangguran. "Kami usulkan mendorong recovery pasca Covid-19 lewat Program Surya Nusantara dan manfaatkan Kartu Prakerja," katanya.
Program Surya Nusantara diperkirakan membutuhkan anggaran Rp13-15 triliun untuk pemasangan PLTS atap di 500 ribu rumah tangga (masing-masing 2kWp). PLTS atap ini untuk mengganti subsidi listrik.
Serapan tenaga kerja langsung dari program ini sebanyak 20 ribu orang, dan tidak langsungnya 10 ribu orang. Fabby menambahkan, pemerintah bisa bekerja sama dengan BUMN atau EPC melalui mekanisme lelang.
"Ini salah satu instrumen, daripada kartunya dipakai untuk training enggak jelas. Ini proposal awal. Kalau pemerintah lebih ambisius, kalau punya dana Rp25 triliun maka bisa bangun 2gWp, maka ada 40 ribu tenaga kerja yang terserap," pungkasnya.
Jika program ini berhasil, Fabby menyebut akan ada penyerapan tenaga kerja, serta subsidi listrik akan berkurang drastis. Selain itu, Indonesia akan memiliki kapasitas EBT yang cukup besar sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
