JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah akan menggelar pelatihan kartu pra kerja secara offline atau luring di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun 2023. Pada tahap pertama, pelatihan luring atau secara tatap muka akan digelar di 10 provinsi.
“Pelatihan secara offline dilakukan secara bertahap di 10 provinsi dan ini pembukaan gelombang pertama dilakukan pada triwulan pertama di tahun 2023. Untuk tahap pertama dilakukan di beberapa daerah, meliputi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali NTT, dan Papua,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/1/2023).
Airlangga menjelaskan, ada beberapa keterampilan yang pelatihannya digelar secara offline. Di antaranya, meliputi pelatihan yang terkait dengan bisnis digital, bisnis sektor manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, dan jasa.
Terkait bisnis meliputi pelatihan digital marketing, data spesialis, manajer logistik, surveyor, dan design grafis. Lalu, sektor manufaktur terdiri dari manajer produksi operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan, kesehatan dan kualitas (K3), kemudian ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
Selanjutnya, pelatihan offline di bidang ekonomi kreatif antara lain desain grafis, desain/layout/animator. Di bidang teknik, termasuk dalam teknisi jaringan dan sistem komputer serta operator powerplan.
“(Bidang) Pertanian yaitu skill farmer. Kemudian jasa, meliputi kurir pengantar paket, hospitality, house keeper. Itu adalah contoh-contoh yang akan dilakukan secara offline,” jelas Airlangga.
Selain itu, ia mengatakan, program pelatihan kartu prakerja yang akan digelar secara offline ini akan memakan waktu selama 15 jam. Itu artinya, lebih lama dibandingkan pada saat online yang minimal 6 jam.
Nantinya, setiap peserta akan mendapatkan dana prakerja sebesar Rp4,2 juta dengan rincian, yakni 3,5 juta untuk biaya pelatihan. Kemudian, Rp600 ribu untuk biaya pengganti transportasi yang dibayarkan sekali dan Rp100.000 sebagai insentif survei yang akan dibayar dua kali.
Airlangga juga menegaskan, karena program kartu prakera dilakukan secara normal atau tidak lagi bersifat semi bantuan sosial (bansos), maka masyarakat penerima jenis bantuan dari pemerintah, seperti bantuan subsidi upah (BSU), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program kelauarga harapan (PKH) diperbolehkan untuk mengikutinya.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, dan PKH boleh jadi peserta kartu prakerja karena ini untuk re-training dan re-skilling, bukan bansos lagi,” tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
