JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sehingga mayoritas dikuasai Indonesia dianggap sebagai aksi korporasi biasa. Mantan staf khusus manteri Energi dan Sumber Daya Mineral Said Didu menyamakan saat Indonesia membeli Inalum dari Jepang dengan biaya dari APBN. Yang menjadi penekananan, perlu dijauhkan urusan bisnis Freeport itu dari campur tangan politik.
Said Didu merupakan salah satu pihak yang membongkar kasus ‘papa minta saham’ yang berkaitan dengan Freeport. Dia pun berharap kasus serupa tidak muncul setelah Freeport itu mayoritas sahamnya dikuasai Indonesia.
”Saya sangat berharap jangan lagi ada benalu-benalu atau pihak-pihak yang menumpang hidup di Freeport. Saya paham, karena saya berunding. Pada saat saya bongkar, ‘papa minta saham’ itu adalah puncak gunung es,” ujar Said usai diskusi di Jakarta, Sabtu (22/12).
Orang-orang yang ingin mengambil kepentingan pribadi itu perlu dijauhkan dari PTFI. Apalagi tambang Freeport adalah bisnis besar dengan risiko yang tinggi. Menurutnya, tidak selalu untung yang bisa diraih dalam bisnis tersebut. ”Jadi ini bisnis kalau untung kita dapat lebih banyak. kalau rugi ya rugi banyak,” ungkap dia.
Lantas bagaimana memproteksi agar tidak terjadi lagi kasus ‘papa minta saham’? Said menuturkan, bahwa memang akan sulit sebenarnya. ”Karena ini sangat politis. Saat kami membuka kasus papa minta saham, tiap hari bisa berubah. Berubah arahan dari atas,” ujar dia.
Arahan tersebut bisa berubah arah hanya dalam waktu yang singkat. ”Yang lucukan saat kalah, si papa kan ok (dibiarkan, red). Pada saat menang dirangkul kembali kan. Itulah politik,” imbuh mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.
