JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sebagian pelamar program kartu prakerja kecewa. Penyebabnya pengumuman yang disampaikan panitia tidak konsisten. Misalnya pada Jumat (17/4) dinyatakan lulus. Tetapi Selasa (21/4) ditetapkan tidak lulus.
Keluhan dari pelamar prakerja yang mengalami nasib seperti itu banyak beredar di Twitter maupun Instagram. Salah satunya dialami oleh Yusuf A. Pengangguran berusia 23 tahun itu tinggal di Bogor, Jawa Barat. Saat dihubungi kemarin dia mengaku lega saat melihat pengumuman program prakerja Jumat pekan lalu. Saat itu dia dinyatakan lulus.
Yusuf yang saat ini berstatus sebagai pencari kerja itu kemudian kaget saat melihat dashboard laman kartu prakerja Selasa (21/4) lalu. "Ternyata status saya keterangannya belum berhasil," katanya ndaftar pada gelombang yang dia pilih sudah penuh. Jika benar sudah penuh, lantas kenapa di hari Jumat sebelumnya dia dinyatakan lulus.
Dia mengatakan dirinya dan pelamar lain yang mengalami hal serupa pasti kecewa. Sebab semula sudah dinyatakan lolos, bahkan sudah muncul nomor kartu prakerja-nya, ternyata selang empat hari kemudian dinyatakan gagal. "Kalau memang gagal, kenapa tidak disampaikan gagal dari awal. Kenapa ini sampai muncul nomor kartu prakerja dan beragam pilihan pelatihan online," terangnya.
Yusuf berharap jika kasus ini disebabkan sistem yang error, harus segera diperbaiki. Apalagi sekarang masih gelombang awal pelaksanaan kartu prakerja. Dia menyarankan program kartu prakerja ini harus dipastikan benar-benar siap, sebelum dijalankan.
Persoalan lainnya adalah dana kartu prakerja sampai sekarang belum cair. "Keterangannya masih proses," kata Najib Munandar, salah satu pendaftar prakerja yang dinyatakan lulus. Pemuda asal Pontianak itu statusnya sedang dirumahkan. Sehari-hari dia bekerja di sebuah hotel bintang empat di Pontianak.
Karena dana program kartu prakerja belum cair, maka dia belum bisa memilih paket pelatihan online. Dia mengatakan sudah mengincar sejumlah paket pelatihan online. Seperti pelatihan bahasa Inggris, teknologi informasi, dan pelatihan di bidang industri kreatif.
Ketika ditanya terkait berubahnya status peserta, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengaku tidak mengetahui hal itu. Menurut Denni, manajemen pelaksana tidak memberi notifikasi apapun di tanggal 17 April.
"Jadi saya tidak tahu itu siapa yang menyampaikan (kelulusan), saya tidak bisa berkomentar tentang itu," ujarnya pada video conference, kemarin (22/4).
Sementara, terkait dana yang belum ditransfer, Denni menyebut proses pencairan dana masih berlangsung. Dia memerinci, hingga pukul 17.36 WIB kemarin, pihaknya telah mentransfer dana kepada 64.251 peserta dan dipastikan akan terus bertambah.
Denni menjelaskan hingga kini telah memproses anggaran untuk 168.111 orang peserta yang mengikuti program kartu prakerja gelombang I. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp596,79 miliar.
Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.
Sementara, lanjut dia, hingga pukul 16.17 WIB kemarin, jumlah peserta yang sudah melakukan registrasi sebanyak 7.658.122 orang.
Adapun pendaftaran gelombang II akan ditutup hari ini (23/4) pukul 16.00 WIB. Dari peserta yang sudah melakukan registrasi itu, sebanyak 1.44.312 telah masuk joint batch kedua per jam 16.17 WIB tadi.
"Angka yang begitu tinggi ini membuktikan bahwa pemerintah dapat menciptakan sebuah mekanisme pendaftaran yang itu mudah bagi masyarakat Indonesia, yang itu merefleksikan animo dari masyarakat, ditambah dengan kemudahan untuk mendaftar informasi yang sampai kepada masyarakat," katanya.
Menanggapi ketidakjelasan kartu prakerja, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, sistem dan pengelolaan data tidak siap.
"Dengan data yang tidak siap, maka risiko salah sasaran penerima kartu prakerja cukup besar," katanya melalui pesan singkat.
Jika terus dilanjutnya, Bhima khawatir justru akan bermasalah. Akibatnya, tidak efektif menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, tidak sedikit pekerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) maupun dirumahkan oleh perusahaan.
Menurut Bhima, program kartu prakerja dengan pelatihan online di tengah krisis tidak relevan. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai untuk meningkatkan daya beli. "Apakah pemerintah menjamin 5,6 juta orang lulusan prakerja akan terserap di perusahaan atau lapangan kerja? Kalau tidak, maka kartu prakerja ini sia-sia," ujarnya.
Apalagi, jika melihat konten materi pelatihan mirip seperti video tutorial di youtube, google, dan instagram. "Banyak juga selebgram yang membagikan pelatihan online gratis," celetuk Bhima. Menurut dia, pemerintah gagal paham mengenai konsep kartu prakerja.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa konsep kartu prakerja kali ini pada dasarnya memang berbeda dengan konsep awal. Saat ini, kartu prakerja menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah. "Karena program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling ini, karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock," terangnya. Baik demand shock, supply shock maupun production shock.
Kartu prakerja saat kali ini sifatnya juga temporer. "Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal, yaitu untuk upskilling dan reskilling," lanjutnya. Karena itulah sasarannya adalah mereka yang terimbas Covid-19. Seperti dirumahkan atau di-PHK, atau juga pekerja harian yang tiba-tiba tidak mendapat penghasilan sama sekali.
Mereka selain mendapat skill tambahan lewat program, juga disangga bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Saat pandemi berakhir, pelatihan akan dilakukan secara 2 track, offline dan online. Kembali pada program dan tujuan awal dibentuknya kartu prakerja.
Sementara itu, jumlah pekerja terdampak Covid-19 hingga saat ini terus bertambah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan data terbaru per-20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja, baik sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan. (wan/dee/han/byu)
