Fadli Zon: Indonesia Akan Otoriter jika Semua Ceramah Ulama Diatur

Nasional | Selasa, 22 Mei 2018 - 19:00 WIB

Ilustrasi. (JPNN)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rekomendasi 200 mubalig yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Lembaga yang dipimpin oleh Lukman Hakim Saifuddin itu, dalam pandangannya, tidak bisa menyeleksi ulama yang melakukan syiar agama. Bahkan, kata dia, Kemenag tidak bisa melakukan sertifikasi bagi ulama, layaknya montir.

"Memang Kemenag punya standardisasi apa? Emang bisa ulama disertifikasi? Emangnya montir disertifikasi? Kalau montir kan keahliannya memang jelas. Dia tahu bisa diukur," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Indonesia, imbuhnya, akan menjadi negara otoriter apabila semua ceramah ulama diatur. Padahal, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi.

"Emangnya kami ini negara fasis, negara otoriter? Kan sudah memilih demokrasi, jadi orang bebas berpendapat sesuai dengan koridor yang ada," tegasnya.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut meminta Lukman Hakim Saifuddin untuk segera mencabut daftar 200 mubalig karena hal itu jelas menimbulkan polemik baru.

"Ini hanya menimbulkan perpecahan. ‎Jadi, sebaiknya dicabut saja daftar 200 mubalig itu. Sehingga tidak menimbulkan polemik," tuntasnya. (ce1/gwn)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama