JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Demo ribuan sopir angkutan umum di Jakarta yang menuntut pemblokiran taksi online Uber dan GrabCar harus gigit jari. Pasalnya, tuntutan para sopir konvensional tersebut justru mendapat penolakkan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
"Pak menteri menolak untuk memblokir. Yang bisa menutup Kemenhub dan pemerintah daerah," ujar salah seorang sopir anggota dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) di Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Dia menilai, dampak dari penolakan tersebut membuat PPAD akan kembali menggelar aksi serupa dengan skala nasional.
"Kami akan konsolidasi dulu, kami akan menggelar demo dengan skala nasional. Tidak ngerti, kami dibolak-balik (Kemenhub ke Kominfo, Kominfo ke Kemenhub). Padahal, anggota kami telah diadu domba dan bertindak anarkis. Belum pernah taksi demo seperti ini," terangnya.
Seperti diketahui, Menhub Ignasius Jonan telah menyatakan bahwa transportasi online digolongkan sebagai transportasi ilegal lantaran tidak mematuhi UU transportasi. Karena itu, pihaknya meminta Menkominfo Rudiantara untuk memblokir aplikasi Uber dan GrabCar tersebut.
Namun, hal itu mendapat penolakan dari Rudiantara. Dia beralasan teknologi itu bersifat netral. Apalagi, transportasi online merupakan pertanda era digital sudah dimulai. Layanan tersebut juga sudah banyak dibutuhkan masyarakat saat ini.
"Ini bukan soal blokir atau tidak blokir, teknologi itu netral. Kita akan selesaikan secepatnya," ujarnya. (fab)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
