ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - KUNJUNGAN kerja (Kunker) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Budi Arie Setiadi ke Riau selama dua hari, 24-25 Agustus dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) untuk menyampaikan secara langsung usulan pembangunan menara base transceiver station (BTS) di 21 desa yang tersebar di delapan kecamatan masuk sebagai wilayah blankspot atau lemah signal jaringan telekomunikasi yang tak tersentuh akses informasi dan komunikasi melalui teknologi digital.
Proposal pengusulan pembangunan menara BTS di 21 desa blankspot tersebut diserahkan oleh Bupati Rohul H Sukiman yang diwakili Kadis Kominfo Rohul H Syofwan SSos bersama Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Rohul Rudy Fadrial SSos MSi kepada Menkominfo RI yang didampingi Gubernur Riau H Syamsuar saat menghadiri acara diskusi publik peningkatan kompetensi masyarakat pedesaan Riau di era digital di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Kamis (24/8) petang.
‘’Syukur alhamdulilah, momen kunkernya Pak Menteri Kominfo RI ke Riau, Diskominfo Rohul mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara langsung kondisi secara umum 21 desa di Rohul yang masuk sebagai wilayah blankspot dan lemah signal. Sekaligus menyerahkan langsung proposal pengusulan pembangunan menara TBS ke Pak Menteri Budi yang direspon positif,’’ ungkap Kadiskominfo Rohul H Syofwan SSos didampingi Kabid IKP Diskominfo Rohul Rudy Fadrial SSos MSi kepada wartawan, Kamis (24/8).
Proposal usulan pembangunan BTS ini mendapat respon positif dan didukung oleh Gubernur Riau H Syamsuar. Dengan catatan dokumen usulan yang disampaikan lengkap maka pembangunan menara BTS dapat direalisasikan di 21 desa di Kabupaten Rohul oleh Kemenkominfo RI.
Tak hanya usulan pembangunan menara BTS, lanjutnya, permasalahan kewenangan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi kepada Menkominfo RI, Jumat (25/8) dalam acara dialog bersama seluruh stakeholder komunikasi dan informatika Provinsi Riau di Hotel Premiere Pekanbaru.
Syofwan berharap Pemerintah Pusat dapat memberi peluang dan kewenangan kepada daerah untuk dapat melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur informasi dan telekomunikasi di daerah.
Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Rohul Rudy Fadrial SSos MSi dalam pemaparannya menjelaskan, Pemkab Rohul terhitung tahun 2019 lalu, telah menyampaikan usulan pembangunan menara TBS ke Kementerian Kominfo RI.
Ketika itu, lanjutnya, terdapat 24 desa di Rohul yang masuk sebagai wilayah blankspot dan lemah signal. Dari usulan tersebut, baru terealisasi sebanyak 3 desa. Sehingga masih tersisa 21 desa lagi yang masyarakat dan pemerintah desa setempat, mengharapkan secapat terealisasinya pembangunan menara BTS tersebut.(adv)
