JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pendaftaran program kartu prakerja gelombang dua dibuka Senin (20/4) hari ini dan berakhir Kamis (23/4) pukul 16.00 WIB. Saat dibuka pendaftaran gelombang pertama lalu, jumlah pendaftar mencapai 5 juta orang lebih. Sementara yang dinyatakan lolos dan diumumkan Jumat (17/4) lalu. Namun, hingga Ahad (19/4) malam, mereka belum menerima kucuran uang dari pemerintah.
Pelamar yang sudah daftar di gelombang pertama dan tidak lolos, tidak perlu daftar di gelombang kedua dari awal. Sebelumnya pemerintah menjanjikan setelah pengumuman kelulusan dikeluarkan pemerintah, peserta kartu prakerja bisa langsung ikut pelatihan. Namun ternyata uang untuk membeli paket pelatihan belum diterima. Seperti yang dialami Najib Munandar. Pria asal Pontianak itu lolos gelombang pertama. "Sampai saat ini saldo belum masuk," katanya.
Karena saldo belum masuk, maka dia belum bisa memilih dan mendaftar pelatihan online. Pria yang bekerja di hotel dan sedang dirumahkan itu ingin mengambil paket pelatihan online kursus bahasa Inggris, IT, dan industri kreatif. Untuk diketahui biaya pelatihan tidak seratus persen masuk ke platform. Baik itu Ruangguru, Pintaria, atau lainnya. Uang yang masuk dari harga paket itu dibagi untuk vendor atau pembuat konten pelatihan dan pemilik platform.
Pembagiannya bervariasi. Untuk platform Maubelajarapa, skemanya 20:80. Maksudnya adalah, bagian 80 persen untuk vendor atau lembaga kursus pembuat konten pelatihan, dan sisanya 20 persen untuk platform. Sementara itu untuk platform Skill Academy milik Ruangguru yang dipimpin Adamas Belva Syah Devara, Staf Khusus Presiden, mekanismenya 40 persen berbanding 60 persen.
Sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengkritik model pelatihan yang selama ini disediakan. Keahlian yang ditawarkan untuk program prakerja dinilai dapat dengan mudah diunduh di internet.
Sayangnya, untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet. "Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira.
Anggawira meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan. Menurutnya BPK harus memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp5,6 triliun kepada kegiatan usaha online yang baru muncul. Menurutnya, BPK bisa melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja
Uang Belum Cair, Gelombang Kedua Dibuka
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pendaftaran program kartu prakerja gelombang dua dibuka Senin (20/4) hari ini dan berakhir Kamis (23/4) pukul 16.00 WIB. Saat dibuka pendaftaran gelombang pertama lalu, jumlah pendaftar mencapai 5 juta orang lebih. Sementara yang dinyatakan lolos dan diumumkan Jumat (17/4) lalu. Namun, hingga Ahad (19/4) malam, mereka belum menerima kucuran uang dari pemerintah.
Pelamar yang sudah daftar di gelombang pertama dan tidak lolos, tidak perlu daftar di gelombang kedua dari awal. Sebelumnya pemerintah menjanjikan setelah pengumuman kelulusan dikeluarkan pemerintah, peserta kartu prakerja bisa langsung ikut pelatihan. Namun ternyata uang untuk membeli paket pelatihan belum diterima. Seperti yang dialami Najib Munandar. Pria asal Pontianak itu lolos gelombang pertama. "Sampai saat ini saldo belum masuk," katanya.
Karena saldo belum masuk, maka dia belum bisa memilih dan mendaftar pelatihan online. Pria yang bekerja di hotel dan sedang dirumahkan itu ingin mengambil paket pelatihan online kursus bahasa Inggris, IT, dan industri kreatif. Untuk diketahui biaya pelatihan tidak seratus persen masuk ke platform. Baik itu Ruangguru, Pintaria, atau lainnya. Uang yang masuk dari harga paket itu dibagi untuk vendor atau pembuat konten pelatihan dan pemilik platform.
Pembagiannya bervariasi. Untuk platform Maubelajarapa, skemanya 20:80. Maksudnya adalah, bagian 80 persen untuk vendor atau lembaga kursus pembuat konten pelatihan, dan sisanya 20 persen untuk platform. Sementara itu untuk platform Skill Academy milik Ruangguru yang dipimpin Adamas Belva Syah Devara, Staf Khusus Presiden, mekanismenya 40 persen berbanding 60 persen.
Sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengkritik model pelatihan yang selama ini disediakan. Keahlian yang ditawarkan untuk program prakerja dinilai dapat dengan mudah diunduh di internet.
Sayangnya, untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet. "Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira.
Anggawira meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan. Menurutnya BPK harus memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp5,6 triliun kepada kegiatan usaha online yang baru muncul. Menurutnya, BPK bisa melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.(wan/lyn/jpg)
