JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pelaksanaan haji 2021 masih belum ada kejelasan. Sebab beberapa kali komunikasi Kementerian Agama (Kemenag) dengan Pemerintah Arab Saudi, belum ada kepastian apa pun. Meski pun begitu Kemenag memperkirakan haji tahun ini mulai diberangkatkan 15 Juni.
Informasi perkiraan jadwal pemberangkatan jamaah haji itu disampaikan Menag Yaqut Cholis Qoumas saat rapat soal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bersama Komisi VIII DPR, Selasa (19/1).
"Sesuai kalender hijriyah dan asumsi normal, perkiraan pemberangkatan haji 2021 kloter pertama 4 Zulkaedah atau 15 Juni," kata Yaqut.
Tetapi dia memastikan ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji 2021 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Meskipun begitu Yaqut menjelaskan jajarannya sudah berupaya mendapatkan informasi dari pemerintah haji. Tetapi sampai sekarang masih belum ada kepastian soal penyelenggaraan haji 2021.
Pemerintah Arab Saudi sampai sekarang masih berkonsentrasi pada penanggulangan pandemi Covid-19 yang ada di sana.
’’Dan (pemerintah Saudi, red) memantau kondisi Covid-19 di negara-negara pengirim,’’ katanya.
Sehingga dalam rapat tersebut, Kemenag belum bisa menyampaikan rancangan awal besaran BPIH. Pada kondisi normal, besaran awal ongkos haji disampaikan Kemenag dalam rapat pembuka pembahasan BPIH bersama Komisi VIII DPR. Yaqut mengatakan kondisi saat ini sudah mepet. Tinggal sekitar lima bulan lagi dari jadwal pemberangkatan kloter awal jamaah haji. Dia mengatakan dalam kondisi normal, pembahasan biaya haji sejatinya sudah bisa dimulai bulan Desember 2020 atau awal Januari lalu. Untuk itu dia berharap Komisi VIII DPR bersedia memulai pembahasan BPIH 2021 meskipun belum ada kepastian kuota haji 2021.
Pada kesempatan itu Yaqut juga menyampaikan supaya urusan penyelenggaraan haji mendapatkan prioritas pemberian vaksin. Muali dari jamaah, petugas, pembimbing haji, dan lainnya. Meskipun begitu sampai saat ini pemerintah Saudi belum mewajibkan jamaah haji maupun umrah untuk divaksin Covid-19.
Total keperluan vaksin Covid-19 untuk penyelenggaraan umrah yang disampaikan Yaqut mencapai 257 ribu dosis lebih. Keperluan itu untuk vaksinasi 221 ribu jamaah haji reguler dan khusus, 4.200 petugas haji kloter dan non-kloter, 3.400 petugas haji di seluruh provinsi, lalu 18 ribu pembimbing haji di 6.000 unit kantor urusan agama (KUA).(wan/jpg)
Isu lain yang dibahas dalam rapat tersebut soal penerbangan haji. Yaqut mengatakan ada dua skenario yang disiapkan. Yaitu penerbangan tanpa jaga jarak dan dengan jaga jarak. Merujuk penerbangan umrah saat ini, ternyata tidak menerapkan jaga jarak. Sebab sebelum terbang, jamaah wajib menunjukkan hasil negatif swab PCR serta karantina mandiri sebelum terbang. Skema ini nantinya bisa diterapkan dalam penerbangan haji.
Yaqut mengatakan pemerintah tetap membuka skenario penerbangan haji dengan jaga jarak. Tetapi dia mengatakan skema penerbangan seperti ini membuat ongkos haji menjadi lebih mahal. Sebab kapasita pesawat tidak diisi penuh. Dia menegaskan keputusan tersebut ada di tangan pemerintah, bukan maskapai. Untuk maskapai haji menggunakan Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Flynas.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memahami kondisi perhajian saat ini. ’’Kita tidak bisa membahas secara teknis sebelum ada MoU (penyelenggaraan haji, red). Sebab di dalam MoU tersebut ada beberapa hal yang krusial. Diantaranya adalah kuota haji untuk Indonesia,’’ katanya.
Dia mengatakan kepastian soal kuota ini sangat penting dalam pembahasan biaya haji. Misalnya untuk mematok biaya konsumsi, tentu harus menghitung jumlah jamaah yang akan diberangkatkan. Menurut di dalam pembahasan ongkos haji tidak bisa menggunakan pendekatan kira-kira.
Selain itu Ace mengatakan dalam pembahasan BPIH nantinya juga akan mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tujuannya adalah untuk membahas soal vaksin bagi para jamaah dan petugas haji. Menurut dia urusan vaksinasi jamaah haji tidak mudah. Sebab mayoritas jamaah haji Indonesia usianya lebih dari 60 tahun. Sementara untuk vaksin Covid-19 yang boleh digunakan di Indonesia saat ini belum digunakan untuk usia lanjut. Yaitu vaksin Sinovac produksi dari Tiongkok. ’’Apakah nanti akan menggunakan vaksin lain yang bisa digunakan untuk usia 60 tahun ke atas,’’ paparnya.
Sementara itu, mengenai distribusi vaksin, swasta membuka diri untuk memberikan dukungan pada pemerintah. Kementerian Kesehatan sendiri sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahakan menggandeng pihak swasta untuk kerja sama distribusi rantai dingin atau cold chain vaksin Covid-19 demi mengatasi kendala distribusi dan kapasitas penyimpanan vaksin yang terjadi di daerah.
PT Unilever Indonesia Tbk menjadi salah satu pihak swasta yang dilibatkan pemerintah dalam distribusi rantai dingin (cold chain) vaksin Covid-19. Unilever dinilai memiliki ekspertis rantai pasok yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini Unilever memiliki salah satu lini bisnis es krim, sehingga berpengalaman dalam hal jaringan penyimpanan mesin pendingin hingga ke daerah.
Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti menyampaikan bahwa perusahaan sudah bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait rencana distribusi vaksin dan pengalaman serta ekspertis yang dimiliki Unilever. ”Kami sudah bertemu dengan Bapak Menkes dan menyampaikan bahwa kami siap mendukung upaya-upaya untuk mengatasi pandemi, dalam hal ini khususnya terkait pelaksanaan program vaksinasi ke depannya. Saat ini detil mengenai kolaborasi tengah didiskusikan,” ujarnya.
Ide untuk swasta terlibat dalam rantai cold chain distribusi vaksin sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi. Yukki menilai sudah seharusnya logistik menjadi pekerjaan bersama. Sebab, berdasarkan pengalaman vaksininasi yang pernah dilakukan (vaksin non-Covid), per tahunnya pemerintah hanya mendistribusikan sekitar 43,9 juta dosis, jauh lebih sedikit dibandingkan target dosis vaksin Covid-19 yang mencapai sekitar 400 juta lebih vaksin.
”Pemerintah harus memiliki pola distribusi yang matang dan rinci. Apalagi, distribusi tidak bisa dilakukan dengan skema logistik biasa, perlu fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas vaksin yang diangkut,” ujarnya.
Di lain pihak, tawaran dukungan juga datang dari pengusaha pusat perbelanjaan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) membuka peluang kerjasama dengan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi corona di dalam mal. ”Kami melihat pemerintah sedang mengatur masalah distribusi (vaksin), sehingga kami menawarkan diri apabila pemerintah memberikan pusat belanja untuk penyelenggaraan vaksinasi,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat.
Skema yang dapat dilakukan, sambung Ellen, pemerintah bisa mendirikan sarana dan prasarana vaksinasi di dalam mal, termasuk mendatangkan dokter dan petugas medis. APPBI berharap gagasan itu bisa menumbuhkan minat masyarakat untuk kembali berbelanja di mal. ”Karena selama ini mal bukan kluster Covid-19. Kami juga terus melakukan protokol kesehatan, jadi harapannya masyarakat bisa tenang dan aman,” pungkasnya.
Pada bagian lain, Menteri Riset dan Teknologi (Ristek)/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pengembangan vaksin Merah Putih masih on the track. Dari LBM Eijkman, diperkirakan pada bulan Maret 2021, bibit vaksin sudah dapat diberikan kepada PT Biofarma. Sehingga dapat segera dilakukan uji klinis. Kemudian, untuk LIPI, diperkirakan bulan Mei 2021 sudah dilakukan pengolahan data, pelaporan, dan draf paten.
Adapun pemberian izin darurat (emergency use authorization/EUA) dan produksi massal untuk vaksin yang dikembangkan LBM Eijkman dan LIPI diperkirakan pada bulan Januari 2022.
”Uji klinis dan pengolahan akan menjadi kecepatan dari Bio farma yang didukung oleh Badan POM. Tugas kami adalah secepat mungkin memberikan bibit vaksin kepada PT Biofarma,” ujarnya.
Untuk vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia (UI), pada pertengahan tahun 2021 akan mulai membuat Sel Cho (sel mamalia). Lalu, untuk vaksin Institut Teknologi Bandung (ITB), dijadwalkan pada Desember 2021 masuk kepada uji imunogenisitas (uji pre klinis) pada hewan mencit. Sedangkan, Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021 masih dalam tahapan riset laboratorium.
”Universitas Airlangga (UNAIR) diharapkan pada Februari 2020 akan dilakukan produksi synthetic adenovirus, uji klinik pertengahan, dan akhir 2021 produksi,” tutur Mantan Menteri Keuangan tersebut.
Selain PT Bio Farma, lanjut dia, dalam pengembangan vaksin Merah Putih juga akan melibatkan sejumlah perusahaan swasta. Dengan harapan, dapat membantu mempercepat lahirnya vaksin tersebut. Dia menegaskan, vaksin Merah Putih tetap diperlukan meskipun Indonesia sudah membeli vaksin dari negara lain. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, belum ada data pasti mengenai seberapa lama daya tahan tubuh virus setelah divaksinasi. Ketika daya tahan tubuh sudah hilang tetapi Covid-19 masih ada, maka perlu dilakukan re-vaksinasi. Karenanya, Indonesia tetap perlu kemandirian untuk mengantisipasi kebutuhan vaksin tersebut.
Kedua, adanya kemungkinan mutasi dari virus Covid-19. Sampai saat ini mutasi virus memang belum atau tidak mengganggu kinerja dari vaksin Covid-19 yang sudah ada. Tetapi, tidak dapat diketahui apakah mutasi di masa depan mengharuskan perubahan komposisi vaksin tersebut.
”Maka pengembangan vaksin Merah Putih akan tetap didorong sehingga diharapkan mampu mengatasi kedua hal tersebut,” paparnya.
Selain itu, pengembangan penelitian vaksin nasional juga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan pandemi atau penyakit menular lainnya yang bisa terjadi di kemudian hari.(wan/agf/mia/jpg)
