JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Menurut data corona.jakarta.go.id jumlah kasus positif Covid-19 di kementerian dan lembaga negara cukup tinggi. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduduki rangking tiga teratas. Menurut website corona.jakarta.go.id ada 252 karyawan Kementerian Kesehatan yang positif Covid-19. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Achmad Yurianto membenarkan hal itu. Namun dia menampik kalau jumlah itu yang terjadi, Jumat (18/9).
"Itu akumulasi sejak Mei," ujarnya kemarin.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait jumlah pegawai Kemenkes yang masih positif, Yuri menyatakan tak membawa data. Menurutnya, mereka yang positif ditemukan sejak awal. Kementerian tersebut rutin menggelar swab test. Teritama bagi pegawai yang berisiko atau sepulang dari kegiatan luar kota.
"Banyak yang isolasi mandiri di rumah," jawabnya ketika ditanyamengenai perawatan.
Hal ini menurut Yuri disebabkan karena diketahui secara dini. Dia juga membantah adanya klaster di kantor Kemenkes yang berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Yuri beralasan bahwa tak ada penularan di dalam kantor. Mereka tertular ketika bertugas atau dari luar daerah. Untuk itu tak ada ruangan atau gedung yang ditutup karena ada karyawan positif Covid-19.
"Kalau penyemprotan desinfektan rutin," bebernya.
Yuri sendiri mengatakan bahwa sejauh ini kondisinya sehat. Meski dari awal dia sibuk mengatasi Covid-19, tubuhnya masih mendukung.
Sementara itu, peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di lingkungan KPK naik drastis dalam waktu lima hari terakhir. Sebelumnya, KPK mengonfirmasi ada 69 pegawai yang terpapar Covid-19 pada Senin (13/9) lalu. Nah, kemarin (18/9) komisi antirasuah tersebut menyebutkan bahwa ada 115 kasus positif yang terdiri dari pegawai dan pihak-pihak yang bekerja di lingkungan KPK.
Jumlah kasus positif itu menempatkan KPK di urutan ketiga klaster penularan Covid-19 di DKI Jakarta. Di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, merujuk data penularan itu, jumlah kasus positif di klaster KPK sebanyak 106. Bukan 115 seperti yang disampaikan pihak KPK.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan data kasus positif itu perubahan data itu kemungkinan besar menyesuaikan hasil tes swab. Dia menjelaskan, ada 1.931 pegawai dan pihak-pihak terkait (BKO Polri, outsourcing, TNI Pomdam Jaya dan tahanan) yang telah mengikuti tes swab dalam rentang waktu 7-14 September.
"Dari sekian itu, tidak bareng keluarnya (hasil tes swab)," ungkapnya.
Ali menjelaskan, jika diakumulasi sejak Maret lalu hingga kemarin telah diperoleh hasil tes sebanyak 1.898 orang. Dari data tersebut, 115 terkonfirmasi positif, 33 orang telah sembuh, 81 orang positif menjalani isolasi mandiri dan seorang meninggal. Korban meninggal adalah Kompol Pandu Hendra Sasmita (35), penyidik di KPK.
Terkait dengan penanganan perkara kasus korupsi di KPK, Ali menyebut hal itu harus tetap dilakukan meski dalam situasi pandemi. Sebab, sesuai ketentuan undang-undang, ada batasan waktu penanganan perkara.
"Sehingga akan tetap segera diselesaikan tetapi dengan protokol kesehatan ketat, baik itu terhadap saksi dan tersangka yang diperiksa maupun penyidik," ujarnya.
Di sisi lain, salah seorang penyidik KPK mengatakan situasi pandemi sekarang ini menimbulkan kekhawatiran. Meski KPK telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (BDR) untuk 50 persen pegawai, kekhawatiran itu tetap menghantui.
"Kasihan teman-teman, sudah ada yang meninggal juga (Kompol Pandu Hendra Sasmita, red)," tuturnya kepada Jawa Pos (JPG).
Sementara itu, kluster penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU RI terus meluas. Ketua KPU RI Arief Budiman dinyatakan terinfeksi Covid-19 pada Kamis (17/9) lalu. Dia menyusul Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang juga dinyatakan terinfeksi satu pekan sebelumnya.
Meski dinyatakan positif, Arief hanya menjalani karantina mandiri di kediamannya di daerah Jakarta Selatan. Dia memilih menjalani karantina mandiri karena tidak mengalami keluhan apapun. "Karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek ataupun sesak napas," ujarnya, kemarin.
Karena tidak ada gejala apapun, pria asal Surabaya itu tidak menyadari terpapar Covid-19. Hanya saja, Arief harus menjalani tes swab sebagai syarat menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin.
"Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU," imbuhnya.
Untuk menghindari penyebaran lebih meluas, Arief sudah mengambil kebijakan mengosongkan kantor KPU RI hingga 22 September mendatang untuk sterilisasi. "Saya tetap menjalankan tugas dengan cara WFH daring," pungkasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal munculnya klaster penularan di kantor kementerian. Menurutnya, pihaknya sudah menekankan agar aparatur sipil negara (ASN) mematuhi dan secara disiplin menerapkan protocol kesehatan. Terutama di area kantor.
