Bila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, baru ada tindakan konkret. Kalau bersalah, akan diberhentikan. Bila tidak bersalah, akan direhabilitasi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait OTT terhadap Wahyu dan kader PDIP. Menurut dia, partai sangat tegas dan tidak kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi, karena termasuk kejahatan kemanusiaan. Pihaknya akan memberikan sanksi berat bagi yang melanggar.
"Kami juga terus melakukan edukasi," terang dia di sela-sela meninjau lokasi Rakernas dan HUT ke-47 PDIP di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kamis (9/1).
Soal Saeful yang merupakan staf di sekretariat DPP PDIP, Hasto mengatakan, seluruh staf memang berada di bawah tanggung jawab sekjen. Sebagai kader, kata Hasto, seharusnya Saeful bertindak sesuai garis-garis kebijakan dan ideologi partai. Termasuk untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Dia pun menegaskan bahwa sebagai sekjen, dirinya bertanggung jawab membina seluruh staf, kader, dan semua anggota, karena itu merupakan tugas yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Tindakan yang dilakukan anggota dan kader, maka partai tentu ikut bertanggung jawab.
"Tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab," tegas dia.
Terkait dengan PAW anggota DPR RI, Hasto mengatakan bahwa aturan PAW sangat ketat. Partai dan KPU tidak ada ruang gerak untuk bermain-main. Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, PAW sudah dilakukan puluhan kali dan tidak ada proses negosiasi, karena konfigurasi hukumnya sangat jelas dan tidak bisa dinegosiasikan.
Semua proses harus berpijak pada hukum. Menurut dia, partainya pernah digugat karena persoalan PAW. Memerlukan waktu dua tahun untuk menyelesaikannya.
"Makanya partai harus hati-hati melakukan PAW," urainya.
Bagaimana dengan pengajuan DPP PDIP untuk mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku yang berasal dari dapil Sumatera Selatan? Hasto menyatakan, proses pergantian itu berdasarkan putusan MA. Ketika ada caleg atau peserta pemilu yang meninggal dunia, maka keputusannya diserahkan kepada partai. Sebab, peserta pemilu adalah partai. "Tapi keputusannya kan tetap ada di KPU. Kami tidak mengambil keputusan," tutur dia.
Menurut Hasto, DPP memilih Harun untuk menjadi wakil rakyat, karena dia merupakan sosok bersih dan mempunyai track record yang baik.
"Tapi pertimbangannya tetap karena ada putusan MA. Tanpa adanya putusan MA, kami tidak akan mengambil keputusan terhadap hal tersebut," jelasnya.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam waktu hampir bersamaan bukan gebrakan. Melainkan gambaran awal. Menurut dia, ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan KPK. Pernyataan itu disampaikan Firli saat menjadi keynote speaker pada rapat koordinasi di Surabaya, kemarin. Rapat tersebut diikuti seluruh kepala daerah, OPD, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) serta anggota TNI dan Polri di Jawa Timur. Jenderal polisi bintang tiga itu meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) berhati-hati.
Firli sempat menyindir kasus yang menyeret Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Menurut dia, sudah bukan zamannya kepala daerah mencari uang lewat pengadaan barang.
"Tapi, ini kok masih ada. Seharusnya tidak boleh terjadi," katanya.
KPK mengingatkan ASN untuk melaksanakan prosedur yang sudah ada. Terutama kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. "Waktu yang ada hendaknya tidak disalahgunakan," imbaunya.
Pada kesempatan tersebut, Firli turut menyoroti pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini. Di Jatim ada 19 daerah yang bakal menggelar pilkada. Firli ingin mengundang seluruh kontestan di 19 daerah itu. "Ini bagian pencegahan tidak korupsi," jelasnya.
KPK mengajak semua pihak bersama-sama mewujudkan zona integritas. Dari situ akan terwujud wilayah bebas korupsi (WBK). Predikat tersebut akan meningkat menjadi wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Pria kelahiran Ogan Komering Ulu, Sumsel, itu bercerita tentang sejarah penyusunan zona integritas. Kala itu dia bersama beberapa lembaga dan kementerian menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami membahas upaya pencegahan korupsi," ungkap dia.
Selama ini daerah beranggapan bahwa predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah yang terbaik. Padahal, WTP tidak menjamin daerah bebas korupsi. "Karena itu, disusun konsep yang melahirkan zona integritas, WBK, dan WBBM," paparnya.(riq/c9/fal/ted)
Laporan: JPG
