"Rakyat Indonesia mungkin saja percaya 100 persen kepada Pangdam Jaya, bahwa pasukan bersenjata lengkap yang ’kongkow’ di Kalijodo bukan untuk mengintimidasi. Tapi merupakan ’hak psikologis’ warga Kalijodo untuk merasa terintimidasi dengan kehadiran tentara bersenjata lengkap itu. Karena hari-hari sebelumnya mereka sudah terteror oleh ancaman pengusiran Pemprov DKI," papar dia.

Adhie pun mengingatkan bahwa pelibatan TNI dalam penertiban atau penggusuran warga sipil adalah cara khas rezim represif Orde Baru. Sesuatu yang selama bertahun-tahun dengan susah payah berusaha dihilangkan dari Indonesia oleh para pejuang demokrasi.

Karena itu, langkah Ahok kembali menarik militer ke panggung politik untuk mengamankan kekuasaannya sama saja membawa Indonesia mundur ke masa kelam tersebut. Selain itu, berpotensi menyebabkan citra militer tercoreng. Bahkan, bukan tidak mungkin TNI kembali dianggap sebagai musuh rakyat sebagaimana di zaman Orba.

"Apakah Ahok lupa bahwa dirinya bisa menjadi penguasa di Ibukota merupakan bagian dari berkah demokrasi? Dan apakah Ahok paham bahwa kekuatan utama demokrasi adalah dialog, dialog dan dialog?" tegas mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini. (dil)

Sumber: JPNN

Editor: Hary B Koriun