Terkait tidak adanya data ini membuat IBI kesulitan untuk melakukan pendataan. Rencananya Senin nantii (30/9) data sudah final. Sehingga IBI bisa memetakan dan menghubingi bidan bersangkutan. "Selama ini bidan yang ke Papua biasanya dari program Nusantara Sehat," ucap Emi. Nusantara Sehat merupakan program Kemenkes untuk memeratakan tenaga kesehatan.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menyatakan bahwa jumlah tenaga medis yang di Papua dan Papua Barat tengah didata. "Kemenkes akan menyurati Panglima TNI untuk membantu dan melindungi tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat," ungkapnya.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa operasional bandara di wilayah Papua dan Papua Barat berjalan normal. Irene Marizkha, Kasubag Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, menyatakan bahwa operasional bandara berlangsung dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIT. ”Extend penerbangan Hercules TNI AU sampai 17.30 WIT,” ungkapnya, kemarin.
Untuk akses internet, dia memastikan bahwa saat ini sudah mulai lancar. Pembatasan tidak lagi dilakukan. ”Tapi memang kalau di sini biasa internet kurang kuat,” paparnya dihubungi JPG, kemarin.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan untuk membuka kembali layanan internet di Wamena, Papua. Hal ini juga menandai berfungsinya secara penuh layanan internet di seluruh Papua.
Plt Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengungkapkan, pembukaan kembali layanan di Wamena berlaku terhitung mulai Sabtu (28/9) pukul 09.00 WIT. Nando menjelaskan, pembukaan kembali layanan data internet dilakukan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena telah pulih dan normal. ”Ini juga sudah dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan di lapangan,” jelas Nando, kemarin.
Pemerintah melakukan pembatasan layanan data internet di Kabupten Wamena sejak Senin (23/9) setelah terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah tersebut yang dipicu oleh distribusi informasi hoaks, kabar bohong dan ujaran kebencian.
Nando mengatakan, pembukaan kembali layanan data internet juga dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019. “Dengan demikian seluruh layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula,” jelasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI M Din Syamsuddin ikut menyoroti kerusuhan yang terjadi di Wamena. Dia mengatakan kerusuhan yang menimbulkan puluhan korban jiwa dan ratusan korban luka itu sangat menyedihkan. Menurut dia kejadian tersebut tidak lepas dari aksi protes keadilan dan bahkan kemerdekaan. ”Seyogyanya gerakan protes itu sudah bisa diatasi dan diantisipasi,” katanya.
Din mengatakan faktor pemicunya, yakni persekusi mahasiswa Papua di Surabaya, harus dituntaskan dengan cepat dan tegas. Menurut Din, masyarakat menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil.
Dia khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. Negara telah gagal menjalankan amanat konstitusi. Yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. ”Negara berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sebenarnya biasa di alam demokrasi,” katanya. Pemerintah terjebak dalam sikap otoriter dan represif, yang malah mengundang perlawanan rakyat.
Din berpesan kepada semua pihak, pemerintah maupun parlemen, supaya segera menanggulangi keadaan dengan penuh tanggung jawab. Hindari perasaan benar sendiri dan menganggap negara boleh atau bisa berbuat apa saja. Jangan sampai negara tidak bisa berbuat apa-apa di tengah kejadian rakyat dibunuh oleh sesama rakyat. (idr/lyn/han/tau/wan/das)
Laporan JPG, Jakarta
