JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penyelenggaraan umrah ke depan diperkirakan terdampak ketentuan protokol kesehatan. Sebagai dampaknya harga paket umrah diprediksi bakal melambung. Sementara itu banyak jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya, sudah telanjur membayar paket sekitar Rp25 jutaan.
Saat ini Kemenag menetapkan harga acuan paket umrah adalah Rp20 juta per jamaah. Adanya sejumlah ketentuan protokol kesehatan pencegahan wabah Covid-19, bisa membuat harga paket umrah melambung. Di antaranya adalah ketentuan pembatasan jumlah jamaah dalam satu kamar hotel. Selama ini biaya umrah bisa ditekan karena satu kamar bisa diisi empat sampai enam jamaah.
Sementara saat berlaku new normal dalam beribadah umrah nanti, bisa jadi kapasitas kamar hotel dibatasi maksimal dua orang jamaah. Ketentuan lain diperkirakan berlaku saat new normal nanti adalah pembatasan kapasitas pesawat terbang. Kapasitas pesawat terbang dibatas, akibatnya harga tiket menjadi lebih mahal. Begitupun dengan angkutan transportasi darat yang mengantar jamaah dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya. Dengan adanya pembatasan jarak fisik, kapasitasnya tidak bisa penuh seperti sekarang.
Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan sampai saat ini belum ada kabar kapan akses umrah dibuka kembali. Dia juga menjelaskan otoritas Arab Saudi belum membuka akses permohonan visa umrah. Selain itu Kemenag juga masih menutuk layanan pendaftaran umrah di Kemenag yaitu Simpatuh juga masih ditutup.
Terkait adanya potensi kenaikan biaya umrah di tengah penerapan new normal nanti, ia belum bisa memperkirakannya. Dia menyebutkan ketika ada regulasi biaya tambahan oleh Arab Saudi, sulit untuk tidak ikut menaikkan biaya umrah.
"Tapi itu kan baru wacana," katanya, kemarin (10/6).
Pria yang akrab disapa Nafit itu menjelaskan sebaiknya semua pihak menunggu kebijakan resmi dari Saudi. Baik itu bagi para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) maupun jamaah umrah yang sudah membayar namun tertunda keberangkatannya. Seperti diketahui sejak akhir Februari lalu, pemerintah Arab Saudi menyetop pengajuan visa umrah.
Beberapa hari kemudian penerbangan yang mengangkut jamaah umrah menuju Arab Saudi juga ditangguhkan. Akibatnya banyak jamaah umrah yang sudah berada di bandara dan siap terbang menuju Saudi tertunda keberangkatannya. Nafit mengatakan sampai saat ini Kemenag belum menerima laporan adanya jamaah umrah yang membatalkan paket umrahnya.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan tidak mau terlalu cepat menyimpulkan soal potensi perubahan harga paket umrah. Sebab dia belum bisa mengetahui perkiraan harga satuan komponen penyelenggaraan umrah. Namun jika dari pihak Arab Saudi ada perubahan harga, penyelenggara di Tanah Air tentu akan menyesuaikan.
Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi kemarin mengikuti peringatan tiga tahun usia Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam kesempatan itu Zainut mengatakan per 31 Mei 2020 jumlah jamaah haji reguler dalam antrian atau waiting list mencapai 4.677.176 orang. Kemudian antrian untuk jamaah haji khusus sebanyak 91.649 orang.
Banyaknya jumlah jamaah yang antri itu, otomatis membuat pundi-pundi keuangan dana kelolaan BPKH meningkat.
Zainut menuturkan pada periode Mei 2020 jumlah dana kelola haji di BPKH mencapai Rp 132 triliun. Dana tersebut dikelola dan hasilnya digunakan untuk subsidi ongkos penyelenggaraan haji.(wan/jpg)
