Netty memahami adanya upaya pemerintah agar tidak kebobolan hingga kasus positif Covid-19 kembali naik di tengah tingkat penularan yang saat ini sudah menurun. PPKM juga telah dilonggarkan di berbagai daerah. Pemerintah tidak ingin hal itu justru menjadi pemicu kenaikan kasus positif lagi karena masyarakat abai.
Namun, Netty juga mempertanyakan mengapa harus menggunakan PCR yang berbiaya tergolong tinggi. Selain itu, penerapannya juga dirasa diskriminatif karena hanya diberlakukan untuk perjalanan via udara.
"Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut, dan udara terkait screening method, karena esensinya sama dan seharusnya tidak berbeda alat," lanjutnya.
Terpisah, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyayangkan sekaligus mempertanyakan landasan aturan yang menjadikan tes PCR wajib sebagai syarat penerbangan. "Ini perlu diperjelas landasan aturan ini lahir, kenapa? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Ini hasil Satgas Covid atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru," tegasnya, kemarin.
Sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan, ia mengungkapkan rasa prihatin terkait terpukulnya sektor penerbangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020-2021, sektor penerbangan Indonesia mengalami berbagai hantaman di semua lini. Di antaranyaa pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara hingga UMKM dan jasa perjalanan yang gulung tikar.
Novita menjelaskan, kondisi itu juga berimbas pada daerah-daerah yang hidup mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali dan Lombok. Di sisi lain, Novita mengapresiasi sektor penerbangan yang tetap berusaha bangkit untuk tetap bertahan di situasi yang pelik ini. Hal tersebut terbukti dengan semakin membaiknya sektor penerbangan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kemenhub. Dia berharap, pemerintah bisa lebih bijak dan holistik dalam membuat kebijakan.
"Jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu di sini," tutur Novita.
Memahami kondisi tersebut, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tersebut meminta Kemendagri untuk segera mengevaluasi instruksi wajib PCR untuk penerbangan tersebut. Evaluasi itu menjadi vital sebagai bahan penilaian apakah PCR perlu diterapkan sebagai syarat penerbangan. Dia berharap syarat penerbangan bisa kembali kepada tes swab antigen saja.
"Saya minta evaluasi kembali Inmendagri tersebut. Kebijakan ke-new normal-an harus disesuaikan antar sektor. Sekaligus saya minta untuk tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis Covid-19, untuk screaning cukup tes swab antigen saja. Apalagi untuk penerbangan sudah mewajibkan vaksin saat ini. Kita tempatkan sebagaimana mestinya," urai Novita.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Presiden Joko Widodo memberi catatan tersendiri pada level asesmen PPKM di luar Jawa Bali. Hal itu disebabkan karena kondisi kasus Covid-19 di kab/kota luar Jawa-Bali masih cenderung naik turun. "Tentu di kabupaten kota catatan dari Pak Presiden, ada 100 kabupaten kota yang perlu diperhatikan," ujarnya.
Airlangga memerinci, ada 100 kabupaten/kota di luar Jawa Bali yang berada di level 1. Sementara, kabupaten/kota yang berada di PPKM level 2 sebanyak 273 daerah, dan jumlah kabupaten/kota yang berada di level 3 sudah mengalami penurunan menjadi 11 kabupaten/kota. Kemudian, ada 2 kabupaten/kota yang masih berada di level 4, yakni Kabupaten Bulungan dan Tambrauw.
"Nah ini yang kita lihat ada tingkat kenaikan dari kematian," kata dia.
Untuk capaian vaksinasi di luar Jawa-Bali, baru lima provinsi yang persentase dosis pertamanya di atas nasional yang mencapai sekitar 54 persen. Di antaranya yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sedangkan 22 provinsi lainnya masih di bawah nasional.
"Presiden juga memberi catatan khusus untuk Papua, Aceh, Sumatera Barat dan Sulawesi Barat untuk terus ditingkatkan karena mereka salah satu yang terendah di level 24 persen sampai 33 persen," kata Airlangga.
Sementara itu untuk capaian vaksin dosis kedua, provinsi dengan persentase di atas nasional yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Jambi. Sedangkan 23 provinsi lainnya masih di bawah capaian nasional atau di bawah 32,67 persen.
Panglima TNI
Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa daerah seperti Bali boleh jadi paling merasakan efeknya. Setelah pembatasan mobilitas masyarakat dikurangi, kini Bali siap kembali menyambut wisatawan yang datang.
"Kebijakan pelonggaran saat ini dan aktivitas wisata yang kembali dibuka tentu memberi angin segar bagi kita semua, khususnya masyarakat Bali," terang Hadi.
Namun demikian, orang nomor satu di institusi militer Tanah Air tersebut mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dan lepas waspada. Dia meminta semua pihak tetap hati-hati dan patuh menjalankan protokol kesehatan.
"Karena pandemi masih belum selesai dan virus Covid-19 masih dapat bermutasi menjadi lebih berbahaya, banyak negara yang mengalami gelombang ketiga penyebaran Covid-19," kata dia.
Untuk itu, Hadi mengingatkan semua pihak tetap menjaga disiplin protokol kesehatan. Tidak hanya TNI dan Polri, pemerintah daerah beserta instansi lainnya juga wajib melaksanakan hal serupa. "Ingatkan terus masyarakat agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan karena itulah bentuk adaptasi dan kebutuhan kita semua agar dapat menekan pandemi," pinta Hadi.
Kepada mereka, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu juga meminta supaya seluruh destinasi wisata disiapkan sebaik mungkin. "Fasilitas pendukungnya seperti hotel dan restoran sesuai protokol kesehatan dan laksanakan prosedur penerimaan wisatawan dengan baik," kata Hadi. Dia tidak ingin ada petugas yang lengah. Sebab, hal itu dapat membahayakan masyarakat.(tau/ wan/dee/deb/syn/ted)
Laporan JPG, Jakarta
