"Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi ke depan," imbuhnya.
Dengan kata lain, setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp20,5 juta (utang pemerintah Rp5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal ke II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.
Selain itu, Bhima juga menyinggung kesiapan pemerintah dalam hal stimulus PEN relatif kecil. Yakni hanya 4,2 persen dari PDB. Jumlah itu jauh jika dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia 20,8 persen dan Singapura 13 persen dari PDB. Sementara, stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, padahal korporasi mendapatkan 24 persen stimulus.
"Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi," katanya.
Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin juga semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uangnya. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan.
"Pascapandemi ketimpangan aset makin melebar," tambahnya.
Bhima melanjutkan, angka kemiskinan diperkirakan berada lebih lebih dari 12-15 persen, yang dipicu karena kenaikan jumlah orang miskin baru. Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menyoroti satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dari aspek pendidikan. Dia mengatakan setahun belakang ada sejumlah program pendidikan yang digagas pemerintah atau Kemendikbud. Di antaranya adalah Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP), penghapusan ujian nasional, dan penyederhanaan kurikulum. Khususnya di tengah pandemi Covid-19.
Dari sejumlah program tersebut, Indra mengatakan sekilas tidak terlihat ada inovasi baru dalam program pendidikan Kemendikbud. Menurut dia adanya program Sekolah Penggerak hampir sama dengan program sekolah rujukan dalam periode Mendikbud sebelumnya. Kemudian penghapusan ujian nasional dan diganti dengan assessment nasional, menurutnya sama seperti perubahan nama ujian akhir selama ini.
"Semuanya sebatas ganti nama saja. Dan tentunya memakan anggaran lebih banyak," kata Indra.
Dia mencontohkan anggaran ujian nasional 2020 adalah Rp200 miliar. Sedangkan untuk asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional anggarannya berlipat yaitu Rp1,4 triliun.
Indra mengatakan penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud banyak memunculkan espektasi besar di masyarakat. Sebab dia berhasil mendirikan perusahaan startup berbasis digital yang sukses. Sehingga diharapkan pengalaman itu bisa diimplementasikan untuk membuat banyak perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia.
Sementara itu, peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diwarnai aksi ujuk rasa. Ribuan mahasiswa membanjiri kawasan Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sebagai bentuk kekecewaan pada masa setahun kepemimpinan keduanya. Aliansi BEM Seluruh Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-Maruf Amin gagal mengelola negara dalam kepemimpinan satu tahun ini.
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian menyebut, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Indonesia layaknya negeri dongeng. Banyak aturan yang dibuat kejar tayang. Bahkan jelas merugikan masyarakat. Teranyar, UU Cipta Kerja. Menurutnya, pada masa pandemi, pemerintah harusnya fokus menangani Covid-19 bukan malah bermanuver mengesahkan UU Cipta Kerja. Di mana, jelas-jelas banyak pasal yang dinilai bakal merugikan rakyat dan cacat prosedural.
Karenanya, BEM SI meminta agar Presiden segera mencabut UU Ciptaker melalui pembuatan peraturan pengganti perundang-undangan (perppu). Presiden diberi waktu sampai tanggal 28 OKtober 2020 nanti. Bila tidak, mahasiswa mengancam akan membuat kegentingan nasional.
"Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8x24 jam, maka kami akan memastikan gerakan besar mahasiswa tepat di hari sumpah pemuda," katanya.
Remy juga menyampaikan kekecewaan atas pelarangan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja. Pemerintah sering beralasan adanya pandemi dan berisiko penularan karena tak bisa menjaga protokol kesehatan. Bahkan, untuk menjegal aksi mahasiswa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan larangan yang ditujukan ke kampus.
Bukan hanya itu, aparat pun bersikap represif terhadap aksi penyampaian aspirasi pada masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin ini. "Rakyat paham soal itu (physical distancing, red)Pak. Namun masalahnya ada yang lebih mendesak dari Covid-19. Oligarki, 700 konflik agrarian yang tak selesai," keluhnya.(lum/deb/syn/dee/wan/mia/jpg)
